Gas Gencar Diekspor, Negara Tekor Rp 183 T

“Saya kira langkah Open Ac­cess dapat menjadi solusi dalam rangka pendistribusian gas, khu­susnya dalam mendukung suplai gas untuk sektor industri,” kata Panggah di dalam seminar ber­tajuk Open Ac­cess Untuk Ke­ber­langsungan Industri Dalam Ne­geri di Ja­karta, kemarin.

Kelebihan sistem Open Ac­cess,  menurut Panggah, bisa menekan praktik monopoli distribusi gas, se­hingga harga gas lebih ter­ja­min. Oleh karena itu, dia ingin  pem­bangunan infrastruktur gas bumi dipercepat. Sistem Open Ac­cess merupakan salah satu in­frastruktur jalur pipa untuk mem­percepat distribusi komoditi ener­gi seperti gas dan minyak.

Panggah mengatakan, per­soal­an gas tidak bisa dianggap sepele. Karena gas sudah menjadi kebu­tuhan pokok industri. Dise­but­kannya, ada 19 sektor industri saat ini sangat bergantung ke­pada kebutuhan gas.

Di anta­ra­nya, industri kera­mik, kaca, lo­gam dan logam. Me­nu­rutnya,  jika gas bu­mi bisa di­pro­duksi dan dikelola dengan baik maka sektor industri dapat ber­kembang pesat.

Wakil Ketua Umum Kamar Da­­gang Indonesia (Kadin) Nat­sir Mansyur memiliki panda­ngan sa­ma. Dia menerangkan,  ke­­­ter­kait­an pasokan gas dan ke­majuan in­dustri sebuah negara.

Menu­rut­ politisi Golkar ini,  in­dustri di sejumlah negara bisa maju asalkan pasokan gasnya ti­dak terganggu. Berbeda dengan negara yang industrinya terbela­kang. Mereka kerap kesulitan mendapat pasokan gas. 

Berdasarkan data Forum In­dustri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), ke­butuhan gas in­dustri mencapai 1.253 juta stan­dar kaki kubik per hari (Mmscfd). Sedangkan pasok­an gas hanya 765 Mmscfd atau 61 persen dari total kebutuhan.

Natsir mengungkapkan, akibat kekurangan pasokan, sejumlah sektor industri mengurangi pro­duksi. Dampaknya, ekspansi bis­nis terhambat dan akhirnya tidak mampu bersaing dengan industri negara lain.

Dia prihatin sampai saat ini be­lum ada langkah nyata dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pasolaan gas dalam negeri.

“Ke­butuhan gas ke depan di­proyeksi semakin besar. Tapi sampai kini pemenuhannya ma­sih jauh dari cukup,” imbuhnya.

Natsir mengaku penyebab mi­nim­nya pasokan gas sudah se­ring di­bahas antara pengu­saha dan peme­rintah. Inti per­soal­annya karena pro­duksi gas lebih ba­nyak diekspor.

Anggota Komite Badan Pe­ngatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Qoyum Tjan­dra­negara mengungkapkan, ekspor gas yang dilakukan pe­me­rintah telah menye­babkan ke­ru­gian de­visa mencapai ratusan tri­liun. 

“Tahun 2011 itu kita kehilangan de­visa sampai Rp 183 triliun.  Mengekspor gas itu meru­gikan negara,” kata Qoyum.

Dia mengungkapkan, lebih dari 50 persen gas dalam negeri dieks­por ke berbagai negara sepereti Malaysia, Singapura dan Korea.  Dia berharap, ke depan peme­rin­tah menyetop ekspor gas. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google