Kartel Penguasa 5 Komoditas Pangan Raup Untung Rp 27 T

Anggota Komite Ekonomi Na­­sional (KEN) Hermanto Sire­gar menduga adanya praktik kartel untuk lima komoditas pa­ngan yakni beras, daging sapi, ja­gung, gula, dan kedelai. Selain kartel, dia juga menemukan praktik oligopoli dalam sejumlah komoditas.

“Para pelaku leluasa memain­kan vo­lume dan harga,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kendati begitu, dia mengaku sulit untuk membuktikan adanya praktik kartel tersebut. Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga menilai, struktur pasar komoditas pangan yang bersifat oligopolistik membuat pasar tidak efisien.

Untuk diketahui, KEN mela­porkan ada dugaan praktik kar­tel pangan di lima komoditas pa­ngan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU), Ka­mis (31/1). Mereka meminta KPPU menye­lidiki dugaan kar­tel tersebut.

Ketua Dewan Kedelai Na­sio­nal Benny Kusbini mengung­kap­kan, kegiatan kartel pangan di Indonesia memang sengaja di­pelihara. Bahkan, kegiatan jari­ngan besar ini melibatkan oknum pemerintah yang mempunyai kewenangan soal pangan dan ekspor.

Benny mengatakan, para kartel ini meraup untuk triliun rupiah dari kegiatan impor pa­ngan yang dilakukan pemerintah. Total im­por pangan Indonesia saat ini mencapai Rp 90 triliun.

“Keuntungan mereka 15-30 persen dari total impor pangan Indonesia,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mengatakan, 30 persen dari Rp 90 triliun itu sekitar Rp 27 tri­liun. Dengan keuntungan yang menggiurkan itu, para pelaku kar­tel akan terus berupaya meng­im­por komoditas pangan.

Ia mencontohkan, harga gula pada 2009 sekitar Rp 6.300 per kilogram (kg), namun saat ini berkisar Rp 11.000-13.000 per kg. Padahal, harga gula di pasar internasional hanya sekitar 489,80 dolar AS per ton atau Rp 4.700 per kg. Hal sama terjadi pada daging sapi. Pada 2009, harganya hanya sekitar Rp 60.000 per kg, sekarang tembus Rp 100.000 per kg.

Menurut Benny, keberadaan kartel pangan sangat merugikan konsumen maupun industri pe­ngolahan. Selain menguasai pa­sar, kelompok kartel mendo­rong harga dan merusak keta­hanan pangan dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kamar Da­gang dan Industri Indonesia (Kadin) Natsir Mansyur menga­takan, praktik kartel pangan di­picu tidak tercukupinya produk pangan utama di dalam negeri. Sehingga, memunculkan pengu­saha tertentu yang menguasai ko­moditas impor tertentu. Akhir­nya, mereka menguasai distribusi pangan  impor berskala besar bah­kan sampai mengatur harga. 

“Ada yang menguasai im­por beras, gula, kedelai dan ja­gung. Setiap komoditas pemain­nya berbeda,” kata Benny.

Menurutnya, ada dua cara untuk memberantas kartel pa­ngan. Per­tama, pemerintah meng­genjot produksi komoditas pa­ngan di dalam negeri, sehingga keter­gan­tungan impor bisa ditekan.

Kedua, pemerintah membuat regulasi yang menggariskan im­portasi produk pangan stra­tegis ti­dak boleh terkonsentrasi pada pe­ngusaha tertentu dan terpusat.

Anggota Komisi IV DPR Murady Darmansyah menyata­kan, kegiatan kartel sangat sulit dihapus karena sudah men­jadi salah satu sistem ekonomi.

Menurutnya, praktik kartel su­dah ada sejak puluhan tahun lalu. Kartel juga tidak hanya terjadi pada lima komoditas pangan tapi juga untuk komoditas sawit. Un­tuk beras dan gula, kata Mu­rady, saat ini dikuasai kelom­pok lama dan besar.

Namun, saat ditanya kelompok tersebut, Murady enggan menja­wabnya. Dia hanya mengatakan, biasanya perusahaan atau ke­lom­pok yang melakukan kartel ter­sebut tidak melakukannya di In­donesia saja tapi juga di Viet­nam dan Thailand. 

“Indo­nesia adalah negara besar dan srategis sehingga banyak diincar banyak negara besar, terutama produ­sen,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Pertanian, se­lama Januari-November 2012 In­donesia mengimpor sekitar 16 juta ton komoditas pangan utama dengan nilai mencapai 8,5 miliar dolar AS (Rp 81,5 triliun).

Rinciannya, nilai impor produk serealia (padi, jagung, beras, dan sorgum) senilai 3,26 miliar dolar AS, gula 1,46 miliar dolar AS, susu 945,34 juta dolar AS serta kacang-kacangan dan buah 756,27 juta dolar AS.

Sedangkan impor tepung senilai 560,66 juta dolar AS, sayur 445,74 juta dolar AS, kopi, teh dan bumbu 303,72 juta dolar AS, daging 136,8 juta dolar AS serta pangan utama lain 548,05 juta dolar AS. [Harian Rakyat Merdeka]