Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, belum bisa merestui keinginan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak itu untuk menaikkan harga elpiji 12 kg.
“Belum, belum (keputusan naik) masih kita hitung,†kata Wacik seusai melantik tujuh pejabat Eselon I di kantornya, kemarin.
Menurut politisi Partai DemokÂrat tersebut, Kementerian ESDM masih menghitung damÂpak dan risiko politik dari keÂnaikan harga elpiji 12 kg.
Seperti diketahui, Pertamina mengaku telah menderita keÂrugian Rp 20 triliun akibat menÂjual elpiji 12 kg selama lima tahun. Sebab, setiap kg dari harga elpiji 12 kg masih di subsidi Rp 6.000. PaÂdahal, harga keekonomiannya mencapai Rp 12.000 per kg. PertaÂmina hanya menjual Rp 5.850/kg untuk elpiji 12 kg tersebut.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Edy HerÂmantoro mengaÂtakan, meski elpiji 12 kg meruÂpakan elpiji yang tidak disubsidi pemerintah. Tapi penentuan harÂganya tetap diputuskan pemerinÂtah sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dari pihak Pertamina meÂmang sudah mengusulkan, tapi itu nanti dibawa ke rapat terbatas di tingkat Menko,†kata Edy.
Saat ditanya berapa kenaikan harga yang diusulkan oleh peruÂsahaan pelat merah itu, Edy maÂsih mengunci mulutnya. NaÂmun, dia mengatakan, kenaiÂkan harga perlu dilakukan agar BUMN miÂnyak itu tidak terus menelan keÂrugian.
“Pertamina tekornya sudah hamÂpir Rp 16 triliun, jangan samÂpai mengganggu kinerja PertaÂmina,†jelasnya.
Menurut Edy, Menteri ESDM Jero Wacik telah mengirimkan surat ke Kementerian PerekoÂnoÂmian untuk membahas kenaiÂkan tersebut. Yang jelas, dalam meÂmutuskan kenaikan harga, peÂmerintah harus hati-hati agar tiÂdak mempengaruhi inflasi.
“Kami harus tahu dampaknya ke inflasi berapa, dihitung dulu dong,†jelasnya.
Berbeda dengan Wacik, MenÂteri BUMN Dahlan Iskan justru setuju dengan usulan Pertamina untuk menaikkan harga elpiji 12 kg. “Sebelum itu diusulkan, saya sudah setuju,†tukasnya.
Sebab, kata Dahlan, para pengÂguna elpiji 12 kg mayoritas tidak termasuk kategori miskin. KaÂrena itu, secara bisnis Dahlan menÂdukung Pertamina
“Secara bisnis saya setuju, tapi dari segi
policy itu kewenangan Kementerian ESDM. Belum tenÂtu Menteri ESDM setuju dari sisi kebijakan,†katanya.
Menko Perekonomian Hatta RaÂjasa sebelumnya mengatakan, pihaknya masih memikirkan maÂsak-masak kenaikan harga gas elpiji 12 kg tahun ini. MenuÂrutÂnya, banyak hal yang mesti diÂpertimbangkan sebelum menaikÂkan harga elpiji tersebut.
“Kita pikirkan. Tidak bisa serta merta disetujui. Kita pikirkan daya hidup masyarakat,†tegasnya.
Pertimbangan lain yang juga mesti dipikirkan matang adalah arus
cash flow pertamina. Apalagi tahun ini ada kenaikan tarif daftar listrik (TDL), juga menjadi perÂtimbangan menyetujui usulan Pertamina itu.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya meÂngaÂtakan, pihaknya mempunyai tanggungan menjalankan peruÂsahaan agar tidak rugi. Salah satunya menghindarkan kerugian yang berkelanjutan dari elpiji.
Ketua Yayasan LemÂbaga KonÂsumen Indonesia (YLKI) SudarÂyatmo mengataÂkan, kenaikan harga jual elpiji 12 kg akan menÂdorong penggunaÂnya beralih ke 3 kg karena seÂmakin tingginya disparitas harga.
Untuk itu, sebelum Pertamina menaikkan harga elpiji non subÂsidi tersebut, dia menyaÂrankan pasar elpiji 3 kg harus diubah menjadi pasar tertutup.
“Mekanismenya memang tidak jelas. Di beberapa apartemen, maÂsih ada penghuninya yang membeli elpiji 3 kg. Harusnya tidak semua orang boleh beli,†tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERITA TERKAIT: