Kelamaan Disimpan Di Gudang, Beras Bulog Berkutu Mesti Ditarik

Anggota Komisi IV DPR I Ma­de Urif mengaku, pihaknya sudah banyak menerima laporan dari berbagai daerah yang menemukan beras raskin dengan kualitas sangat rendah dan berkutu. Beras-beras tersebut tidak layak konsumsi.

“Bulog harus menarik beras yang tidak layak makan itu,” te­gas Made kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Bulog harus me­ningkatkan kualitas raskin. Salah satunya dengan melakukan pem­benahan infra­struktur per­gu­dangan dan mening­katkan peme­liharaan beras.

“Raskin jangan lama-lama di­simpan di gudang, harus ada per­putaran. Jangan sampai beras itu menumpuk bertahun-tahun di gudang karena akan menimbulkan kutu,” seru Made.

Made mengaku tidak heran jika masih banyak beras Bulog yang ditemukan mengandung kutu. Sebab, raskin itu banyak berasal dari impor dan berkua­litas ren­dah. Beras impor yang masuk di Indonesia itu biasanya beras yang tidak laku lagi di ne­gara orang. Karena itu, dijual dengan harga murah.

Dia berharap, Bulog terus me­ningkatkan perawatan infrastruktur pergudangan. Meski begitu, Made membantah DPR meng­hambat perbaikan infra­struktur Bulog dengan menghambat anggarannya.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya akan mengganti beras yang mengandung kutu. Meski begitu, menurut dia, beras berku­tu wajar karena kutu pasti ditemukan di dalam beras.

“Dalam beras itu pasti ditemu­kan kutu, terutama kutu-kutu yang kecil, itu tidak masalah,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Menurut dia, walaupun telah mengalokasikan belanja modal untuk perbaikan kualitas gudang penyimpanan beras, dia tidak be­rani menjamin beras milik Bulog bebas dari hama seperti kutu 100 persen. Alasannya, Indonesia me­rupakan negara tropis.

Untuk merawat beras Bulog dari kutu, pihaknya melakukan perawatan dengan menyemprotkan zat kimia yang sudah ada izin dari Kementerian Pertanian dan tidak mengandung zat berbahaya. Dengan zat tersebut, kutu di dalam beras bisa dikendalikan dan mati.

Karena itu, Sutarto meminta, agar masyarakat ikut mengawa­sinya. Dia bilang, pengawasan be­ras itu termasuk tanggung jawab daerah juga. “Kami selalau melakukan pengawasan, namun pemerintah daerah dan dinas ter­kait juga ikut mengawasinya dengan datang ke gudang Bulog untuk menge­ceknya,” jelasnya.

Dia juga mengklaim, sebetulnya kualitas gudang penyim­pa­nan Bulog lebih bagus dari milik swasta. Namun, jumlah be­ras yang mereka simpan setiap tahun lebih dari 2 juta ton mem­buat jum­lah beras dengan gudang yang berkualitas tidak seimbang.

Selain itu, Sutarto menyadari sulit meminta pemerintah dan DPR menambah anggaran Bulog membangun gudang baru dengan teknologi bebas udara. Selama 2012, Bulog telah mengge­lon­torkan dana Rp 22,29 miliar un­tuk membangun sembilan gu­dang baru dengan total kapasitas 10 ribu ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menegaskan, peme­rin­tah atau kepala desa bisa menolak beras berkutu dari Bulog.

“Kalau memang beras yang diberikan Bulog kualitasnya tidak seperti beras medium, pemerintah atau kepala desa sudah bisa menolak,” kata Suswono.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, untuk membuktikan beras yang diberikan Bulog kualitasnya buruk, dia ingin diaudit. Apalagi, saat ini Bulog mendapatkan margin dari pemerintah melalui harga pem­belian pemerintah (HPP) yang di­te­tapkan Rp 6.600 per kg. [Harian Rakyat Merdeka]