Developer Pesimis Rumah Subsidi 121.000 Unit Segera Direalisasikan

Pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai, kinerja  Menpera sudah gagal me­nekan angka backlog rumah. Sepanjang  2012, banyak prog­ram perumahan jalan di tempat. Di antaranya, rumah murah se­harga Rp 45 juta khusus warta­wan di Citayam, Depok dan Bu­mi Parung Panjang, Bogor yang batal dibangun.

Kemudian, gagalnya pem­bangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Ciliwung serta tidak tercapainya Kredit Pemilikan Ru­mah Fasilitas Likuiditas Pem­bi­ayaan Peru­mahan  (KPR FLPP).

Di tahun ini, Kemenpera kem­bali menargetkan penyediaan rumah bersubsidi bagi ma­sya­ra­kat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 121.000 unit. Target itu, menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 133.000 unit, bahkan lebih rendah diban­ding­kan rencana sebelumnya di 2013 sebanyak 350.000 unit.

P­a­na­ngian mem­pre­dik­si, ki­nerja Menteri Djan tahun ini akan makin berat. Hal tersebut ditandai dengan penurunan tar­get rumah subsidi yang me­nunjukkan ke­tidakmampuan pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat kecil.

“Sepanjang tahun 2012 banyak program perumahan mandek, daya serap anggaran rendah, serta tidak adanya koordinasi yang dibangun oleh pengembang, yang membuat iklim perumahaan jadi tidak jelas,” sindir Panangian saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Menpera, kata dia, dianggap gagal meneruskan program pe­rumahan dari menteri sebe­lum­nya. Minimnya penyaluran FLPP KPR bersubsidi, salah satu bukti bahwa pemerintah tidak serius menjalankan kinerjanya.

Dari target sekitar 133.000 unit di 2012, yang terserap hanya sekitar 44 persen, yakni hanya se­kitar 54.000 unit. Akibatnya, ke­inginan rakyat kecil untuk me­mi­liki rumah masih jauh dari harapan.

“Prestasi Menteri Djan sangat jeblok. Itu terbukti tidak mam­punya menjalankan program perumahan. Selama ini, pihaknya kurang merangkul para pe­ngem­bang, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam meng­ha­dir­kan rumah bagi MBR,” kritiknya.

Ia pun pesimistis, target rumah subsidi bisa terealisasi. Meng­ingat, di tahun 2012 saja, Ke­men­pera dinilai malas dalam pe­nyerapan anggaran.

Ketua Umum Asosiasi Pe­ngembang Perumahan dan Per­mukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo justru meminta presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono (SBY) untuk segera bertindak menyikapi man­deknya program perumahan.

“Presiden SBY harus turun gunung menyikapi kemandekan program perumahan ini,” pintanya.

Mengenai penurunan target rumah subsidi, Apersi melihat, penurunan target ini merupakan hal wajar dan realistis. Hal ter­sebut, dikarenakan sisa ang­garan di 2012 sebesar Rp 4,6 triliun, ditambah dengan ang­garan tahun ini sebesar Rp 2,7 tri­liun, hanya cukup me­menuhi 121.000 unit rumah.

“Jika dijumlahkan, Kemen­pera ha­nya bisa bangun rumah 121.000 unit, tidak bisa lebih ka­rena dananya kurang,” kata Eddy saat dikontak Rakyat Mer­deka, kemarin.

Eddy  pun mengaku, tidak puas dengan kinerja Menteri Djan selama ini. Presiden SBY di­ha­rap­kan, bisa membantu men­do­rong agar program perumahan bisa berjalan dengan baik di tahun ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan, Muhidin Muhamad Said menambahkan, kelemahan Kemenpera, yakni kurangnya koordinasi dan pe­ren­canaan yang terlalu terburu-buru. Misalnya, Rusunawa Ciliwung. Padahal, dari segi kesiapan dana mencukupi. Tetapi, kendala ada pa­da lahan, dan sosialisasi ke ma­syarakat sekitar. Akibatnya, program tersebut kan­das. ”Pa­sang target boleh-boleh saja, yang penting bisa direalisasikan,” sentil Muhidin.

Tahun ini, DPR pun berencana melakukan evaluasi terhadap ki­nerja Menpera agar angka backlog rumah bisa segera dikurangi.

Anggota Komisi V DPR RI Riswan Tony pesimistis terhadap rencana target Kemenpera dalam menyiapkan perumahan untuk MBR. “Selama tidak ada koor­dinasi dan kurang memper­da­ya­kan pengembang, maka berapa pun angka yang ditetapkan tidak akan tercapai. Jika Menpera se­rius ingin menangani angka back­log rumah, maka point-nya ada pa­da pengembang,” sentil Riswan.

 Djan Faridz sebelumnya me­nar­get­kan, penyediaan rumah ber­sub­sidi bagi MBR di tahun 2013 sebanyak 121.000 unit. Target itu menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 133.000 unit, bahkan lebih rendah diban­ding­kan  sebelumnya sebanyak 350.000 unit. [Harian Rakyat Merdeka]