Indosat Pertanyakan Status Tersangka Kepada Kejagung

Kedua perusahaan ini dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) No.10 tahun 2001 tentang Pem­e­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi, karena dituding melang­gar la­ya­nan 3G tanpa izin.

Direktur Eksekutif Masya­rakat Telematika Indonesia (Mas­­t­­el), Eddy Thoyib menya­yang­kan, langkah Kejagung yang me­ne­tapkan korporasi Indosat se­ba­gai tersangka dalam kerja sa­ma pe­nyelenggaraan jar­i­ngan  3G.

Ia melihat, penetapan itu ter­kesan dipaksakan. Sebab, dari sisi regulasi, kerja sama Indosat dan IM2 sudah sesuai dengan perun­dang-undangan. Bahkan, Menteri Komunikasi dan In­for­matika (Menkominfo) Tifatul Sem­biring menegaskan bahwa kerja sama itu legal.

Menteri Tifatul sudah mengi­rimkan surat klarifikasi kepada Jaksa Agung dan ditembuskan kepada Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono, Wapres Boe­diono, Menko Pereko­no­mian, Menko­pol­hukam, Kepala Ba­dan Penga­was Keuangan dan Pem­ba­ngunan (BPKP) dan Ke­pala Badan Ko­ordinasi Pena­naman Modal (BKPM).

“Polemik ini harus segera di­selesaikan. Jika dibiarkan akan menimbulkan keti­dak­pastian hu­­­kum dan merusak iklim in­ves­­­tasi di Indonesia,” kata Eddy.

Saat dikonfirmasi, Wakil Jak­sa Agung Darmono menya­ta­kan, pihaknya belum bisa me­ma­sti­kan penetapan tersangka ter­hadap korporasi Indosat da­lam dugaan pelanggaran peng­gu­naan layanan 3G.

“Kasus ini masih tahap penyi­dikan. Apakah kedua perusahaan operator ini telah menikmati uang negara atau tidak, belum bisa di­ketahui. Hingga kini saya belum terima laporan resmi soal pene­tapan tersangka tersebut,” tegas Darmono via SMS kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dirut Indosat Alexan­der Rusli mengaku terkejut men­dengar in­formasi bahwa peru­sa­haannya jadi tersangka. Ia juga be­lum menda­patkan surat resmi so­al penetapan tersangka tersebut.

Untuk itu, Indosat akan me­ngi­rimkan surat kepada Kejagung awal pekan ini. Surat itu, berisi pen­jelasan tentang proses la­ya­nan 3G yang dilakukannya, se­kaligus mempertanyakan dasar hukum penetapan tersangka ter­hadap perusahaannya.

”Kami belum menerima infor­masi resmi terkait penetapan ter­­sangka dalam kasus dugaan pe­langgaran penggunaan fre­ku­ensi 3G. Kami juga akan mengi­rim surat kepada Kejagung me­min­ta informasi tentang ke­pas­tian pe­netapan tersangka ini,” ujar Alexander.

Alexander me­mas­tikan, tidak ada yang salah dalam proses la­yanan 3G, karena kerja sama Indosat dan IM2 dilakukan sesuai aturan dalam Pasal 1 butir 14 UU No. 36 tahun 1999 tentang Pe­nyelenggara Jasa Telekomu­ni­kasi.

“Menteri Tifatul juga telah men­­jelaskan bahwa Indosat dan IM2 telah memenuhi selu­ruh ke­wajiban pembayaran ke­pada ne­gara dan tidak ada ke­wajiban un­tuk membayar biaya fre­kuensi sehubungan dengan kerja sa­ma­nya dengan Indo­sat,” tegasnya.

Indosat mengklaim, telah me­me­nuhi semua kewajiban pem­ba­yaran lisensi frekuensi 2.1 GHz kepada pemerintah, sesuai yang dipersyaratkan oleh pe­raturan yang berlaku. Sebagai peru­sa­haan publik, Indosat se­lalu ber­komitmen untuk patuh dan me­ngikuti semua ketentuan dan per­aturan yang berlaku, sebagai im­plementasi tata kelola peru­sahaan yang baik (Good Cor­porate Go­vernance).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komu­ni­kasi dan Informatika (Kemen­kom­info) Gatot S Dewa Broto ma­sih menunggu klarifikasi dari Ke­jagung terkait polemik la­yanan 3G Indosat. Gatot ber­ha­rap, po­lemik ini tidak meng­gang­gu in­vestasi di bidang te­le­komunikasi tahun ini.

Pihaknya juga mem­per­ta­nya­kan kenapa masalah 3G baru di­ributkan sekarang. Padahal, la­yanan ini su­dah dilakukan sejak tahun 2006, dengan pe­ngawas­an Ba­dan Pengawasan Keuang­an dan Pem­bangunan (BPKP).

 â€Tiap tahun Kemenkominfo diaudit oleh BPKP dan tidak ada masalah. Kalau memang ada ke­rugian seharusnya laporan mun­cul tahun 2006. Tapi kenapa baru sekarang? Se­men­tara sekian ta­hun audit di Ke­menkominfo tak ada masalah,” kritik Gatot.

Gatot minta Kejagung berha­ti-hati dalam melihat dan me­mu­­tuskan kasus layanan 3G. Se­bab, jika layanan ini di­nya­takan salah, maka proses bisnis dengan model sama yang dila­kukan oleh bebe­rapa operator dan anak usahanya juga ter­ancam dipidanakan.

Anggota Komisi I DPR bidang Te­le­ko­munikasi Roy Suryo me­­­­nga­takan, akan segera me­mang­gil pihak yang berpolemik ming­gu depan untuk menje­laskan se­jauh mana dugaan pe­langgaran 3G Indosat.

”Kita tidak ingin industri te­lekomunikasi hancur karena ada­nya kesalahpahaman dalam pe­ngembangan teknologi 3G se­­hingga layanan ini dianggap me­langgar aturan,” kata pakar te­lematika ini.

Anggota Komisi I DPR dari Golkar Tantowi Yahya justru menganggap, kasus ini sangat aneh. Dia mempertanyakan stan­d­ing point kesalahan kasus ini.

“Justru kami khawatir kasus ini akan menimbulkan multiplier effect terhadap industri dan men­jadi preseden buruk bagi bis­nis te­lekomunikasi. Kita juga me­min­­ta kepastian dari Kejagung terhadap masa depan bisnis ini,” tandas Tantowi. [Harian Rakyat Merdeka]