Pertamina Disuruh Pikir-pikir Lagi Naikkan Harga Elpiji 12 Kg

DPR mengkritisi kebijakan Pertamina yang ngotot bakal menaikkan harga elpiji 12 kilogram (kg) pada pertengahan tahun ini.

Anggota Komisi VII DPR Ismayatun mengatakan, pihak­nya menolak kenaikan harga jual elpij 12 kg itu lantaran hanya me­­nam­bah beban anggaran subsidi elpiji 3 kg.

   “APBN bisa beng­kak karena konsumen banyak bakal beralih ke tabung melon tersebut,” kata Is­mayatun kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, jika nanti harga elpiji itu dinaikkan, pemerintah ha­rus bisa mengatasi efek do­mino dari kenaikan tersebut.

“Kenaikan harga elpiji 12 kg me­mang bisa mengurangi ke­ru­gian Pertamina, tapi subsidi 3 kg jebol karena peningkatan pem­be­lian dari efek kenaikan itu. Ja­ngan sampai seperti BBM, lebih baik Pertamina pikir-pikir lagi deh ka­lau mau menaikkan itu,” kata Is­mayatun mengingat­kan.

Apalagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberlakukan penjual­an elpiji 3 kg dengan sistem ter­tutup. Padahal, sejak diluncur­kan kon­versi minyak tanah (mi­tan) ke gas, distribusi tabung me­lon harus­nya dilakukan tertutup.

Alhasil, sia­papun bisa meng­gu­­nakan elpiji subsidi tersebut. De­ngan kondisi itu, dia me­ngaku ti­dak heran jika kuota elpiji ta­hun ini sampai over.

Untuk diketahui, realisasi penggunaan elpiji 2012 diper­ki­rakan bakal tembus 3,83 juta met­rik ton dari kuota yang dite­tap­kan pemerintah dalam APBN 3,61 juta metrik ton.

“Hasil rapat Panja Konversi Minyak Tanah ke Gas DPR juga sudah meminta pemerintah se­ge­ra melakukan sistem distri­bu­si tertutup untuk mencegah pe­ng­oplosan. Tapi sampai seka­rang belum dilakukan,” ungkap Ismayatun.

Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah tidak menaikkan harga elpiji 12 kg ka­rena lebih memikirkan aspek in­flasi atau daya beli.

Menurutnya, disparitas harga antara elpiji subsidi dan elpiji non subsidi akan akan sangat jauh, dan itu akan berpengaruh terha­dap pembelian elpiji non subsidi.

Wakil Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengaku telah lama menerima pengajuan resmi dari Pertamina terkait usulan kenaikan harga elpiji 12 kg. Namun, pihak­nya masih enggan me­restui per­mintaan tersebut.

“Sudah lama Pertamina meminta itu. Belum disetujui kok,” kata Rudi.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina Ali Mun­dakir mengatakan, pihaknya akan tetap menaikkan harga elpiji 12 kg pertengahan tahun ini meski be­lum mendapat restu pemerintah.

“Soal kapan dinaikkan, kami masih melihat perkembangan situasi dan waktu yang tepat,” kata Ali.

Hal tersebut dipertegas Direk­tur Niaga dan Pemasaran Perta­mina Hanung Budya. Dia me­ngaku akan ada kenaikan harga elpiji 12 kg pada 2013. Rencana kenaikan itu lantaran Pertamina kerap mengalami kerugian aki­bat terlalu rendahnya harga elpiji ter­sebut.

“Tahun 2012 kerugian Perta­mi­na Rp 5 triliun. Karena hal ini­lah Pertamina ingin sekali segera menaikkan harga elpiji 12 kg. Total kerugian dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 20 triliun. Kerugian itu untuk subsidi orang kaya, makanya harga akan kita naikkan bertahap. Uang itu ha­rusnya bisa buat bangun infra­struktur,” ucap Hanung.

Dia menegaskan, selama ini per­seroan menjual elpiji 12 kg lebih murah dibanding harga ke­ekonomian. Saat ini Pertamina menjual elpiji 12 kg dengan harga Rp 5.850- 6.000 per kg, se­men­tara harga keekonomiannya se­kitar Rp 12.500 per kg.

“Elpiji 12 kg ini secara tidak langsung disubsidi Pertamina. Padahal pemakainya banyak ju­ga orang kaya, eksekutif dan eks­­patriat yang tiap minggu main golf,” jelas Ali.

Presiden Federasi Serikat Pe­kerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar menyesali sikap pemerintah yang tak kunjung me­restui kenaikan harga jual elpiji 12 kg. Padahal, per­mintaan itu telah lama diajukan, bahkan telah mengakibatkan kerugian Rp 20 triliun dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

“Kenapa Pemerintah ketika membuat kebijakan selalu me­ng­anaktirikan Pertamina. Ini sama seperti ketika BBM bersubsidi langka, semua pihak menyalah­kan Pertamina. Padahal, hal ter­sebut bukanlah kesalahan Perta­mina,” protes Ugan kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Ia menuturkan, kerugian Rp 20 triliun yang dialami Pertamina di lima tahun terakhir harusnya men­jadi tanggungan pemerintah. Tapi selama ini kerugian itu  tidak dianggap pemerintah sebagai ke­rugian BUMN migas itu. [Harian Rakyat Merdeka]