Pemecatan Bos ExxonMobil Bikin Cemas Investor Migas

Indonesia Petroleum Asso­cia­tion (IPA) meminta pemerin­tah segera menjelaskan secara de­til alasan tidak memper­pan­jang masa kerja Presiden Di­rektur ExxonMobil Indonesia Richard Owen.

IPA menilai, akibat kepu­tusan itu, kini berkembang ber­­bagai spekulasi yang bisa ber­dam­pak negatif bagi pertum­bu­han in­ves­tasi di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air.

Vice President IPA Sammy Hamzah mengatakan, persetu­juan perpanjangan masa kerja memang berada di tangan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Ke­giatan Hulu Minyak dan Gas Bu­mi (SK Migas) yang kini fung­sinya telah diambil alih oleh Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun, yang perlu diwas­pa­dai, keputu­san itu bisa mem­pu­nyai penga­ruh negatif bagi iklim investasi dan pengusaha akan selalu ber­tanya-tanya. Menurut dia, hingga kini IPA belum secara resmi menerima kabar terkait pencopotan bos ExxonMobil itu.

“Jika ber­kaitan dengan Blok gas Arun, tentunya harus ka­mi pelajari dulu kontrak­nya, pu­nya dasar atau tidak. Apa­kah ada jalan lain selain penco­potan,” ujarnya kepada Rakyat Mer­deka di Ja­karta, Jumat (4/1).

Meng­ingat banyaknya speku­lasi yang terjadi di kalangan pe­ngusaha saat ini, lanjut Sammy, sebaiknya pe­merintah menje­laskan secara ter­buka alasan pen­­copotan Owen ter­sebut. Ka­lau pen­je­la­san itu masuk akal, tentu inves­tor bisa nyaman un­tuk tetap berinvestasi di in­dustri migas.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hu­mas Sekuriti dan Formalitas Satuan Kerja(SK) Migas Hadi Prasetyo menuturkan, alasan pem­­­ecatan CEO Ex­xon­­Mobil karena perusahaan ter­sebut di­ang­gap tidak konsisten untuk menjual dua blok gas Arun kepa­da perusahaan migas nasio­nal. Padahal, sejak diumum­kan­nya rencana penjualan itu ke pub­lik, sudah ada beberapa pe­rusahaan migas yang ingin mem­beli.

“Itu menjadi salah satu ala­san­nya karena banyak investor migas yang memastikan mau masuk ke Indonesia, tapi tidak ada kejelas­an dari Exxon. Inves­tor dan pe­merintah jadi bingung karena Exxon tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya,” terang Hadi kepada Rakyat Mer­deka.

Informasi yang diterima Rakyat Mer­deka menyebutkan,  Ri­chard Owen dipecat pada 27 De­sember 2012. Pemeca­tan itu ka­barn­ya terkait ke­engganan Exxon menjual Blok Arun ke Grup Man­diri. Grup usaha ini dikabar­kan punya afiliasi dengan salah satu petinggi bank BUMN ternama.

Karena itu, Menteri ESDM Je­ro Wacik selaku Kepala SK Mi­gas mencabut izin kerja CEO pe­rusahaan minyak asal AS ter­sebut. Dengan tidak ditekennya perpanjangan kerja itu, Owen yang baru menjadi bos Exxon­Mobil pada Januari 2012 harus hengkang pada Februari 2013.

Exxon melepas sahamnya di sektor operasi gas dan gas alam cair di Blok Arun, Nanggroe Aceh Darussalam. Ada tiga pe­rusahaan yang sahamnya dile­pas, yakni Mobil Exploration In­done­sia Inc, ExxonMobil Oil Indone­sia Inc, dan Mobil LNG Indone­sia Inc. Porsi saham yang dilepas masing-masing 100 per­sen un­tuk Blok B Arun dan La­pangan North Sumatera Offshore.

Saham yang dilepas untuk ope­rasi gas alam cair di PT Arun NGL sebanyak 30 persen. Pro­duksi rata-rata la­pangan ini 215 juta kubik per hari (mm­scfd) gas kondensat setisap tahun.

Pengamat perminyakan Kur­tubi mengatakan, pengambilan keputusan tersebut bisa jadi bu­merang bagi pemerintah.

“Hak melepas, menjual aset, memper­cepat penjualan, atau­pun mem­batal­kan itu berada di tangan pe­rusahaan. Karena itu, tidak mung­kin kontraktor akan melak­sana­kan sesuatu yang di­larang di dalam kontrak,” ujarnya.

Menurut Kurtubi, bila Exxon­Mobil tidak berkenan dengan ke­putusan tersebut, bisa saja pe­ru­sahaan itu melawan ke ba­dan Arbitrase Internasional.

“Apabila hal itu terjadi, maka kedaulatan negara dipertaruhkan karena aset milik negara akan terekspos di dunia interna­sio­nal,” warning Kurtubi.

Vice President Public and Goverment Affairs ExxonMobil Erwin Maryoto mengatakan, pi­haknya bersikukuh tidak akan menjual kepemilikan saham di Blok B Arun dan Blok NSO hingga masa kontrak Exxon­ berakhir pada 2018.

“Ini dilaku­kan untuk kepen­tingan aset-aset yang ada juga, termasuk kepen­tingan berbagai pihak, salah satu­nya pemerintah. Kami juga tidak bisa membi­ca­rakan kepada pu­blik tentang proses negosiasi komersial ke­dua blok itu,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]