Petani Tagih Janji Mendag Keluarkan HPP Kedelai

Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta mengeluar­kan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai untuk merangsang petani meningkatkan produksinya.

Apalagi berdasarkan data Ke­menterian Pertanian (Ke­mentan), produksi kedelai tahun depan akan mengalami defisit 1,5 juta ton. Produksi nasional hanya mampu mencapai 783.000 ton, sisanya impor.

“Kita tagih janji Menteri Per­dagangan (Mendag) yang akan mengeluarkan HPP untuk ke­delai,” tegas Ketua Hubungan Antar Lembaga Dewan Kedelai Na­sional Muchlisin kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Dia menyayangkan, lambatnya kinerja Kemendag mengeluarkan kebijakan HPP kedelai. Padahal, dulu dijanjikan HPP akan keluar setelah Lebaran dan sebelum musim panen tiba. Tapi kenya­taan­nya hingga musim panen raya kedelai selesai, HPP belum juga keluar.

Muchlisin mengklaim sudah bolak-balik menanyakan soal nasib HPP kedelai ke Kemendag. Namun, kementerian itu selalu beralasan sedang dibahas dan menghitung subsidi. Padahal keputusan petani kedelai dengan perajin tahu tempe sudah sepakat HPP di angka Rp 7.000 per ki­logram (kg).

Menurutnya, HPP sangat di­tung­gu petani untuk mem­berikan kepastian harga kedelai. Apalagi saat ini harganya terus turun yang menyebabkan petani tidak mau menanam kedelai lagi.

“Jangan sampai gara-gara pe­merintah lambat mengeluarkan HPP, banyak petani yang alih profesi. Ini  akan mengancam pro­duksi dan menyebabkan ke­langkaan seperti yang terjadi per­tengahan tahun,” tegasnya.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, rendahnya produksi ke­delai nasional akibat harga jual­nya yang terlalu murah. Hal itu membuat petani malas me­nanam kedelai.

Karena itu, dia meminta Ke­mendag tidak berlama-lama mem­bahas HPP untuk komoditas kedelai. “Kedelai defisit akibat problem harga, semoga HPP bisa segera ditetapkan karena bisa menggairahkan petani,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini harga kedelai impor lebih murah dari harga jual kedelai lokal. Padahal, komoditas itu rentan terhadap serangan hama sehingga risiko gagal panen sangat besar.

Penetapan HPP, kata Suswono, bakal meningkatkan kemung­ki­nan perluasan lahan kedelai. Jika harga jual menarik bagi petani, mereka bakal mengubah lahan tebu menjadi kedelai.

“Semoga HPP bisa mendorong (perluasan lahan), karena saat ini lahan kedelai nasional baru 978.000 hektar,” jelasnya.

Kementan menargetkan per­luasan areal tanam kedelai men­capai 1,02 juta hektar. Tahun de­pan, diharapkan HPP dan perlua­san lahan berjalan mulus, sehing­ga produksi bisa mencapai 1,5 juta ton.

Untuk diketahui, pada 2011 nilai impor mencapai 60 persen dari total konsumsi dalam negeri sekitar 3,1 juta ton dengan nilai 2,5 miliar dolar AS. Untuk tahun depan, Kementan menurunkan target produksi kedelai menjadi 1,5 juta ton dari 2,2 juta ton.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengatakan, HPP kedelai masih dalam pembaha­san. HPP akan menjadi patokan yang tepat untuk para pelaku pa­sar sebagaimana yang diterap­kan pada beras.

Bayu mengatakan, pihaknya juga membahas masalah keter­sediaan kedelai. Karena saat ini ada pilihan menggunakan pen­ca­dangan atau subsidi. Konse­kuen­si­nya, bila menggunakan sistem cadangan, seperti yang dilakukan pada beras, maka bebannya ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ber­beda dengan me­kanisme subsidi. Subsidi hanya dikeluarkan untuk menutup selisih harga saja. [Harian Rakyat Merdeka]