Pengusaha Korsel Protes UMP, Apindo & Cak Imin Memanas

Duta Besar (Debes) Korsel un­tuk Indonesia Kim Young Sun menga­takan, kenaikan UMP yang tinggi hingga di atas 50 per­sen di berbagai kota di Indo­­nesia mem­bebani pengu­saha Korsel.

“Kenaikan upah minu­mum yang tinggi jadi beban bagi pengusaha Korea Selatan. Teru­tama yang mencapai di atas 50 persen,” cur­hat Kim di Batam, kemarin.

Ia mengatakan, selama ini ke­sejahteraan para karyawan pada perusahaan Korsel di Indonesia sudah diperhatikan oleh pengu­saha. “Selama ini perusahaan-pe­rusahaan Korsel sudah mengu­payakan kesejahteraan seluruh karyawan. Semua pengusaha su­dah mementingkan kesejahte­ra­an. Namun kenaikan yang men­capai di atas 50 persen pada be­berapa daerah di Indonesia tera­sa memberatkan,” katanya.

Untuk kenaikan di bawah 50 persen, kata dia, tak begitu men­­jadi masalah bagi perusahaan Korsel di Indonesia karena se­lama ini upah yang diberikan su­dah di atas angka minimum kota yang ditetapkan.

“Khusus di Ba­tam kami sudah melakukan perte­muan dengan se­kitar 30 pengu­saha Korea Selat­an. Pada umum­nya tidak keberat­an dengan upah yang ditetapkan karena selama ini besaran upah yang diberikan sudah diatas UMK yang ditetap­kan,” ujarnya.

Memanas

Terkait buntunya penyelesaian upah buruh, hubungan antara pe­merintah dan pengusaha mulai memanas. Ketua Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi memutuskan keluar dari forum kerja sama antara peme­rintah dan pengusaha.

Dia menu­ding, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mena­ker­trans) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kerap meng­ambil keputusan di luar kesepa­katan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Sofjan memper­soal­kan pengupahan dan penam­ba­han item Kebutuhan Hidup La­yak (KHL).

Staf Khusus Mena­kertrans Dita Indah Sari menga­ku, tidak benar jika pemerintah mengambil ke­putusan tanpa pertimbangan Apindo. Menurut dia, setiap kali membahas masa­lah ketenaga­ker­jaan dalam forum LKS Trip­nas, Kemenakertrans selalu melibat­kan pihak Apindo.

“Tindak benar kalau Apindo ti­dak dilibatkan. Sebelum memu­tus­kan sesuatu, kita selalu minta pertimbangan Apindo sebagai bahan rekomendasi,” ujarnya.

Tentang penambahan item KHL yang dipermasalahkan, Dita coba meluruskan bahwa penam­bahan komponen tersebut tidak sampai 24 item, seperti yang di­sebutkan Apindo. Melainkan hanya 10 item dari yang awalnya hanya 50 item menjadi 60 item.

Bekas aktivis ini mengakui, Muhaimin memutuskan menjadi 60 item. Namun, keputusan ter­sebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (DPN) kepada Menakertrans.

“Karena sifatnya rekomendasi, maka putusan akhir tetap di ta­ngan menteri. Menakertrans me­naikkan jumlah item KHL men­jadi 60 item, menimbang bahwa apabila hanya bertambah empat item dari yang semula 46 item, masih sangat sedikit peru­ba­hannya. Karena itu ditambah 10 item baru,” jelasnya.

Menyoal mundurnya Apindo dari forum LKS Tripnas, Dita me­nilai hal tersebut cukup janggal. Sebab, jika yang dipersoalkan adalah upah, Apindo se­harusnya paham jika proses penetapan upah dan KHL terjadi di DPN, bukan dalam LKS Trip­nas. Forum itu hanya mem­beri reko­mendasi-rekomendasi terkait pokok-pokok pikiran da­lam bidang kebijakan.

“Sementara Dewan Pengupa­han Nasional melakukan survei KHL dan memutuskan besaran upah yang akan diusulkan. Ka­rena itu, jika Apindo mundur dari Tripnas, itu mengherankan. Ka­lau yang dipersoalkan upah, uru­sannya dengan Dewan Pengupa­han, bukan Tripnas. Agak tidak nyambung ini,” urai Dita.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bereaksi terkait ancaman Apindo yang akan mem­boikot dan heng­kang dari Tripartit Nasional (Trip­nas). Pi­hak KSPI meng­klaim kalangan investor Jepang dan Korea kaget terhadap sikap Apindo tersebut.

“Saya tanyakan ke perusahaan Korea dan Jepang dan mereka ka­get Apindo mela­kukan itu. Baik secara nasional maupun daerah ini berbahaya,” kata Pre­siden KSPI Said Iqbal. Sebe­lum­nya, Sofjan me­nyata­kan akan menarik se­luruh perwa­kilannya dari forum LKS Tripnas. [Harian Rakyat Merdeka]