Kadin Kecewa Pungli Di Daerah Makin Marak

Pungli bah­kan masih menjadi beban ter­sen­diri untuk sistem logistik dan transportasi barang nasio­nal. Hal itu telah memicu tinggi bia­ya lo­gistik yang harus di­tanggung du­nia usaha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bi­dang Logistik  Natsir Man­syur menjelaskan, pungli ter­besar da­tang dari para birokrat seperti per­izinan atau regulasi di pusat atau daerah. Tindakan itu sangat mem­berat­kan bahkan tidak teru­kur.

“Pungli, ada yang bisa diu­kur, regulasi yang dijalankan oleh birokrasi yang bisa ngaco. Dari Surabaya ke Jakarta bisa dihi­tung berapa pos, yang nggak bisa di­hitung regulasi-regulasi yang ngaco,” jelas Natsir, kemarin.

Sebelumnya, Menteri Pereko­no­mian Hatta Rajasa pun men­desak agar lembaga penegak hu­kum bisa menekan dan membe­rantas praktik tersebut. Pada rapat koordinasi Rabu (26/12), Hatta menjelaskan masalah pungli juga dibahas oleh Kadin dalam rakor.

“Pungli tadi diangkat kawan-kawan dari Kadin. Ada ongkos yang fix dan ongkos yang tidak ke­lihatan. Ini yang mem­beratkan, ini harus diberantas. Dan ini (ra­nah) penegakan hu­kum,” ujar Hatta.

Namun, Hatta juga tidak yakin bila tahun 2013, masalah pungli di Indonesia da­pat sepenuhnya diberantas. “Ka­lau saya menga­takan itu langsung hilang, itu sih terlalu optimis. Ya nggak mung­kin lah,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Budi San­toso Foundation (BSF) Adi Eko­priyono mengatakan, ba­nyaknya biaya tidak resmi yang dike­luar­kan oleh investor di Jawa Tengah (Jateng) terutama untuk biaya uru­san per­izinan, pengamanan di lingku­ngan usaha, biaya inspeksi dan surat-surat administratif di ke­camatan.

“Biaya tidak resmi atau pungli masih menjadi faktor yang perlu men­dapatkan perhatian kh­usus bagi pengembangan in­ves­tasi di Ja­teng,” tutur Adi.

Hasil Survei Investasi 2012 ju­ga mendapati permasalahan in­frastruktur masih tetap menjadi kendala utama masuknya in­ves­tasi ke Jateng. [Harian Rakyat Merdeka]