Pemerintah Mau Bayar Inalum Tapi Jepang Ngotot Minta 30 %

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan renegosiasi dan pembelian

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Jepang selesai November 2013, meski Negeri Matahari Terbit itu ngotot minta jatah 30 persen dalam pengelolaannya.

“Kita akan bayar Inalum No­vem­ber 2013 sesuai perjanjian de­ngan Jepang,” kata Sekjen Ke­menperin Anshari Bukhari ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, dia mengaku hingga kini belum mencapai kata sepakat berapa harga yang harus dibayar pemerintah untuk mengambil Inalum dari Jepang.

Padahal, menurut Anshari, pe­merintah sudah melakukan audit terhadap aset Inalum me­lalui tim independen untuk me­ngetahui berapa duit yang harus diku­cur­kan dalam pengam­bilalihan itu.

Tapi sayangnya, hingga kini  pe­rusahaan Jepang itu belum mau me­nerimanya dan masih berpa­to­kan pada laporan keuangan me­re­ka selama ini. “Ini yang harus di­se­lesaikan tim negosiasi,” ujarnya.

Anshari mengakui, Pemerintah Jepang masih berminat mem­perpanjang pengelolaan Inalum. Tapi, pemerintah tetap komit un­tuk mengambilalih. Menurut dia, pengambilalihan Inalum untuk memperkuat in­dustri dalam ne­geri, terutama me­ngurangi impor alumina. Apalagi cadangan bouk­­sitnya tinggi.

Terkait terjadinya per­bedaan mengenai siapa nanti yang akan mengelola Inalum, An­shari me­nyerahkan sepenuh­nya kepada pemerintah apakah me­lalui Pusat Investasi Peme­rintah (PIP) atau melalui Badan Usaha Milik Ne­gara (BUMN).

Ia mengaku DPR kurang setuju jika Inalum dibeli melalui PIP. Ala­sannya, karena tidak sesuai dengan tujuan didirikannya PIP.

“Kami ditugaskan pemerintah untuk melakukan negosiasi agar Inalum bisa kembali ke tangan Indonesia,” jelasnya.

Untuk diketahui, kontrak Je­pang dalam pengelolaan Inalum ha­bis. Kepemilikan Inalum saat ini ter­bagi antara pemerintah In­donesia 41,12 persen dengan kon­­sorsium swasta-Pemerintah Je­pang yang tergabung dalam Nip­pon Asahan Alumunium 58,88 persen.

Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait mengatakan, pasca ber­ak­hirnya kerja sama antara Ina­lum dengan Nippon Asahan Alu­mi­nium (NAA) pada 2013, Jepang masih berambisi membeli 30 persen saham perusahaan yang berbasis di Sumatera Utara itu.

“Jepang masih berambisi bisa menjadi bagian dari pe­megang saham Inalum lagi,” ujar Effendi.

Effendi menambahkan, seba­gai pemegang saham mayoritas, otomatis yang menjadi keingin­an Jepang harus diikuti. Jepang me­minta agar kerja sama yang di­mulai sejak 1975 tetap dilan­jut­kan. “Tapi pemerintah tegas­kan tidak dilanjutkan kerja­ sa­ma­nya,” tandasnya.

Menko Perekonomian Hatta Ra­jasa menegaskan, pemerintah belum dapat menerima permo­ho­nan keikutsertaan pemerintah dae­rah dalam pengelolaan Ina­lum. Namun, Hatta tetap mem­be­rikan harapan, dengan me­mung­kinkan Pemerintah Daerah di Su­matera Utara mendapatkan porsi cukup besar setelah Inalum se­penuhnya dikuasai pemerintah.

“Kita bukan tidak memahami permintaan daerah. Tapi sekarang yang terpenting bagaimana di 2013 Inalum sepenuhnya milik kita. Saya pikir kita tidak perlu gontok-gontokan soal itu. Kita sendiri tidak perlu ribut karena masih ada pihak luar yang harus kita hadapi,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan ang­garan pembelian Inalum dalam Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) 2013. Ang­garan untuk membeli Inalum di­perkirakan Rp 7 triliun.

“Jumlah anggaran yang dialo­kasikan di APBN 2013 Rp 5 tri­liun, tahun ini Rp 2 triliun. Jadi total Rp 7 triliun yang diper­siap­kan,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Menurut Agus, dana Rp 2 tri­liun untuk pengambilalihan Ina­lum tersebut telah disetujui Ko­misi XI DPR. Selain itu, untuk pengambilalihan Inalum di tahun depan, Agus tidak akan meng­gu­nakan Pusat Investasi Peme­rintah (PIP), tapi akan langsung melalui pemerintah sendiri. [Harian Rakyat Merdeka]