Developer Bilang, Program Perumahan Jalan Di Tempat

Tuntutan itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia  (Apersi)  Eddy Ganefo dalam dis­kusi bertajuk Men­dorong Per­cepatan Penyaluran Kredit Pe­milikan Rumah Fa­si­li­tas Likui­ditas Pembiayaan Pe­ru­mahan (KPR-FLPP) di Bogor.

“Presiden SBY harus segera memberikan statement me­nyi­kapi masalah perumahan yang dinilai masih jalan di tempat,” kata Eddy yang mengaku tidak puas de­ngan kinerja Menpera.

Apersi mencontohkan, rumah murah seharga Rp 45 juta per unit yang dicanangkan Menpera di de­pan Presiden SBY, tidak ja­lan. Program rumah susun sewa (ru­sunawa) juga mandek.

“Yang ada malah rumah se­har­ga Rp 85-95 juta yang ditawar­kan ke masyarakat berpengha­silan ren­dah (MBR) di Bumi Pa­rung Pan­jang, Bogor. Ditambah, tidak ter­capainya target KPR FLPP tahun ini. Artinya, Men­pera gagal merea­lisasikan prog­ram rumah murah untuk rakyat kecil,” sentil Eddy.

Begitu juga dengan Memo­ran­dum of Understanding (MoU) Menpera dengan sejumlah Pe­merintah Daerah (Pemda), lanjut Eddy, tidak ada yang jalan.

“Se­mua MoU yang diteken ha­nya pepesan kosong, demi pencitraan semata,” kritiknya.

“Pengembang sudah membe­rikan masukan ke pemerintah. Na­mun sayangnya, Pak Djan nggak pernah mendengarkan, malah jalan sendiri tanpa ada rea­lisasi. Aki­batnya, program pe­ru­mahan jadi galau begini,” curhat Eddy.

Meski begitu, Apersi tetap ber­komitmen untuk memenuhi ke­butuhan rumah bagi rakyat ke­cil dengan bea murah maupun ko­mersil.

“Sumber pembiayaan akan ki­ta cari agar rakyat bisa membeli rumah. Tahun depan, kami tar­getkan sebanyak 100 ribu unit rumah, termasuk huni­an ko­mer­sial. Angka itu naik se­kitar 25 persen jika dibanding­kan pe­riode sebelumnya,” ujarnya.

Dia juga bilang, Apersi men­du­kung ada­nya wacana reshuffle  ka­binet. “Kabinet harus diisi oleh orang-orang yang memiliki in­teg­ritas, memahami bidangnya dan bisa berkoordinasi baik de­ngan para mitranya,” saran Eddy.

Ketua Umum Dewan Pim­pi­nan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso se­pen­dapat dengan Apersi. Dia menyindir Men­pera jangan hanya ber­pikir pro­yek saja. Tapi bagai­mana men­­­­ja­lankan regulasi pe­ru­ma­han de­ngan baik dan tepat sasaran.

“Gebrakan Menpera dengan menteri dulu berbeda jauh. Dulu, pengembang, perbankan dan pe­merintah kompak saling men­du­kung dan berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan rumah ba­gi rakyat. Sekarang, peme­rintah ja­lan sendiri,” kritik Setyo.

REI mengingatkan pemerin­tah untuk lebih fokus menja­lankan program perumahan dan ber­koordinasi dengan pengem­bang dan per­ban­kan.

“Jika data Badan Pusat Sta­tis­tik (BPS) tentang angka backlog hu­­nian sebanyak 13,6 juta itu be­nar, maka republik ini dalam ke­adaan siaga dua. Presiden SBY harus segera menyikapi masalah itu dengan cepat,” imbau Setyo.

Direktur Utama Bank Bank Ta­bungan Negara (BTN) Iqbal La­tanro mengusulkan, staf khu­sus di Kemenpera sebaiknya diisi kalangan pengembang, yang me­miliki ilmu tentang peru­ma­han. Dengan begitu, program pe­ru­mahan bisa berjalan baik.

“Saat ini, pemerintah sedang menga­la­mi disorientasi di bi­dang peru­ma­han. Kami ragu tar­get 350 ribu unit rumah yang di­targetkan tahun depan bisa di­realisasikan,” ujar Iqbal pesimis.

Deputi Bi­dang Pembiayaan Kemenpera Sri Har­toyo menya­takan menghormati semua kri­tik maupun masukan soal ki­ner­ja­nya. Ia berharap, kerja sama de­­ngan pengembang dan per­ban­kan bisa lebih ditingkatkan ke depan.

“Makanya, kita dorong pe­ngem­bang menjadi suplai rumah karena ketersediaan unit rumah men­jadi kendala minimnya pe­nye­rapan FLPP,” katanya.

Sri mengakui, ada beberapa program Kemenpera yang masih mandek. Salah satu­nya, program kredit pemilikan rumah yang disalurkan FLLP belum menga­lami kemajuan yang signifikan.

”Tahun ini, realisasi target pe­nya­luran jauh dari harapan. Dari tar­get 132.500 unit rumah tapak, baru terealisasi sekitar 44 persen atau sebanyak 59.107 unit. Se­dang­kan untuk rumah susun dari target 500 hanya terealisasi 5 unit atau 1 persen. Ini dikare­nakan ba­nyak faktor terkait hal itu,” beber Sri. [Harian Rakyat Merdeka]