Kelangkaan BBM Subsidi Masih Terjadi Di Pom Bensin

Berdasarkan pantauan Rak­yat Merdeka, kelangkaan atau terlambatnya BBM subsidi masih terjadi di pom bensin yang ada di kawasan Ciputat, Lebak Bulus dan Depok. Petugas pom me­ngaku itu disebabkan kete­r­lam­batan pengiriman dari Pertamina.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina Ali Mun­dakir mengaku pihaknya sudah tidak melakukan pembatasan kuo­ta lagi. Karena itu, seharusnya sudah tidak ada lagi kelangkaan premium di pom bensin.

“Sudah tidak dibatasi lagi pe­nyalurannya. Pemerintah juga su­dah setujui tambahan 1,2 juta kiloliter,” katanya kepada Rakyat Merdeka, usai diskusi Proyeksi Industri Petrokimia 2013, Jumat (14/12).

Namun, ia mengakui, untuk me­ngembalikan ke kondisi nor­mal dari pembatasan kuota BBM subsidi yang lalu memerlukan wak­tu. Tapi, bisa saja kelangkaan itu karena ada kendala dalam pe­ngiriman.

Keterlambatan pengiriman itu tergantung kondisi tempat pom bensin. Pihaknya bisa melihat ka­pan pom bensin pesan dan jam be­rapa pasokan dikirim. “Kalau ada permintaan, biasanya peru­sa­haan langsung kirim,” jelas Ali.

Untuk Jakarta, kata dia, bia­sa­nya jika ada permintaan pengi­riman BBM subsidi pagi hari, sorenya langsung dikirim. Me­nu­rutnya, jika hanya satu atau dua pom bensin yang mengalami kelangkaan BBM subsidi itu hal yang wajar.

“Itu normal saja, jika terlambat karena kondisi jalan dan itu bukan karena kekurangan stok,” ujarnya.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Pur­no­mo­ha­di mengatakan, kelangkaan pasok­an BBM subsidi di bebe­ra­pa pom bensin disebabkan ter­ja­di­nya pa­nic buying oleh mas­yarakat.

“Akibat pembatasan kuota ke­marin masyarakat jadi panik, se­hingga mereka meningkatkan pem­belian BBM. Apalagi berita habisnya kuota BBM juga mem­buat panik,” katanya kepada Rak­yat Merdeka.

Menurut dia, hal itu bisa dilihat adanya lonjakan permintaan BBM subsidi. Alhasil, banyak pom bensin yang stoknya cepat habis. Eri juga mengaku pengi­riman dari Per­tamina sering me­ngalami keter­lambatan.

Ditambah armada perusahaan minyak pelat merah itu terbatas. Kondisi ini tentu harus diper­ha­tikan Pertamina karena se­bentar lagi memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru.

Keterlambatan pengiriman itu, menurut Eri, sangat merugikan pengusaha pom bensin karena ha­rus libur jualan dan berdampak pada penerimaan keuntungan. Sedangkan Pertamina tidak mem­­berikan kompensasi.

“Padahal kita harus bayar di muka buat pengiriman BBM sub­­sidi. Kurang sedikit saja ti­dak dikirim,” curhat Eri.

Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, ke­langkaan bensin di SPBU sangat merugikan dan menyulitkan masyarakat.

“Harusnya dengan sudah di­tambahnya kuota BBM subsidi tidak ada lagi kelangkaan. DPR harus pertanyakan itu,” katanya.

Tulus mengatakan, kelangka­an dan keterlambatan ini sama saja dengan menaikkan harga ben­sin secara terselubung karena ma­sya­rakat dipaksa untuk mem­beli ben­sin non subsidi.

Kepala Badan Kebijakan Fis­kal Kementerian Keuangan Bam­bang Brojonegoro meminta Ke­men­te­rian Energi Sumber Daya Mi­neral (ESDM) melakukan pem­batasan BBM bersubsidi secara serius ta­hun depan. Hal ini guna menekan anggaran untuk subsidi BBM yang terus meningkat.

Dia mengatakan, selain ke­bi­jakan fiskal, diperlukan juga ke­bijakan energi guna menekan ang­garan subsidi BBM agar tidak bobol atau melebihi jatahnya yang mencapai Rp 200 triliun.

Bambang menegaskan, Ke­menterian ESDM bisa mela­ku­kan dua kebijakan energi. Perta­ma, diversifikasi energi dari BBM ke gas. Kedua, perlunya pem­batasan penggunaan BBM sub­sidi secara serius sehingga mas­yarakat benar-benar patuh ter­hadap aturan tersebut. [Harian Rakyat Merdeka]