Bea Masuk Terigu Impor Bikin UKM Gulung Tikar

Pengamat Institute for De­ve­lopment of Economics and Fi­nance  (Indef) Ahmad Erani Yus­tika mengatakan, impor teri­gu ti­dak perlu dibatasi, tapi hanya per­lu dikelola dengan baik. Se­bab, berdasarkan data penggunaan tepung terigu im­por secara na­sional, hanya 30 persen diguna­kan oleh industri besar. Selebih­nya sebesar 70 persen digunakan oleh pelaku industri kecil.

“Jika impor terigu dibatasi, yang terkena dampak serius adalah industri kecil yang pre­sentasenya jauh lebih ting­gi,” ka­tanya di Jakarta, Jumat (14/12).

Dikatakan Erani, kasus terigu harusnya dapat lebih simpel ka­rena pasar produksi nasional ti­dak dapat memproduksinya. Ja­di, bagaimana impor dapat di­kelola dengan baik oleh pe­me­rintah baik melalui reg­u­lasi atau mekanisme impor pa­ngan yang lebih apik.

Ketua Aspipin (Asosiasi Pe­ngu­saha Industri Pangan In­do­nesia) Boediyanto me­ngatakan, ada kecurigaan pro­dusen te­rigu lokal segera me­naikkan har­ga sekitar 15 persen begitu BMTPS diberlakukan dan dam­paknya akan menjalar hingga ke usaha kecil dan menengah (UKM).

“Para UKM bila tidak menaik­kan harga, mereka akan gulung tikar,” tan­das Boediyanto Guru Besar Ilmu Ekonomi Per­tanian Universitas Lampung Bus­tanul Arifin mengatakan, produk­si gandum saat ini se­dang me­ngalami penurunan karena cuaca buruk. Misalnya, Australia yang saat ini pro­duksinya minus 23,7 persen di­banding tahun lalu, Ru­sia mi­nus 30,6 persen, Argen­tina mi­nus 16,1 persen dan terb­e­sar Kazakhstan minus 52,4 persen.

Tahun ini Indonesia telah men­jadi importir ubi kayu terbesar mencapai 2 juta ton dari Thailand saja. China im­portir kedua se­be­sar 1,5 juta ton dan Jepang impor ubi kayu 840 ribu ton.

Bustanul mengaku, sampai saat ini Ubi kayu yang menjadi pri­madona alternatif pengganti te­rigu masih belum bisa meng­gan­tikan gandum.

Menurut dia, konsumsi te­pung terigu Indonesia 21 kg per kapita terbesar setelah beras. “Kita be­lum mampu membuat alter­natif pangan menggantikan te­rigu,” kata Bustanul.

Selain itu, Bustanul menilai, masalah penetapan safeguard bagi Turki dan importir lainnya tidaklah menghilangkan keta­ha­nan pangan nasional, meng­ingat Indonesia sama sekali tidak mem­­produksi gandum yang me­ru­pakan bahan dasar terigu. Pro­du­sen lokal masih bergantung pada terigu impor.

Anggota Dewan Ketahanan Pa­ngan Gunawan meng­ung­kap­kan, ketahanan pangan harusnya tidak dilihat dari sisi regulasi perda­gangan saja, tetapi dari keterse­diaan pangan. Yaitu, terigu yang merupakan makanan su­ple­men masyarakat Indonesia se­te­lah be­ras dalam mengatasi pe­r­ma­sa­lahan pa­ngan nasional. [Harian Rakyat Merdeka]