Terlalu Memonopoli Bisnis Gas, BPH Migas Minta PGN Direposisi

Direktur Gas BPH Migas Hendra Fadly mengatakan, pe­misahan fungsi ganda PGN ter­sebut memang baru pada bisnis trans­misi gas. Namun, secara ber­tahap pemisahan peran ganda itu akan diterapkan pada usaha dis­tribusi. “Tahun depan mereka (PGN) mengaku siap,” ujar Hendra.

Untuk diketahui, dalam Pe­raturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ke­giatan Usaha Gas Bumi Me­lalui Pipa mengamanatkan, badan usaha dilarang berperan sebagai pengangkut (transporter) dan nia­ga (trader) pada fasilitas peng­angkutan gas bumi yang dimiliki atau dikuasainya.

Pemisahan kegiatan trans­porter dan trader bertujuan mem­buat tata niaga gas di dalam ne­geri menjadi lebih efisien. Ka­rena itu, badan usaha tersebut wajib membentuk badan usaha ter­pisah.

Saat ini, PGN diketahui meng­alirkan gas miliknya melalui pipa Sumatera Selatan-Jawa Barat (South Sumatra-West Java) yang juga dikuasainya.  Sesuai permen itu, badan usaha yang berperan ganda diminta memisahkannya dalam waktu dua tahun atau Agustus 2011. Namun, PGN te­lah meminta perpanjangan waktu pemisahan itu.

Kepala BPH Migas Andy Noor­saman Sommeng mengatakan, pemisahan memang mem­bu­tuh­kan waktu lama dikarenakan mencakup keuangan, mana­je­men, legal dan kepemilikan.

PGN mengaku masih mela­kukan pembahas internal me­nyi­kapi permintaan pemerintah un­tuk memisahkan trans­porter dan trader di dalam usaha hilir gas bumi.

“Kita masih bahas. Kalau itu memang program pemerintah ya kita dukung,” ujar Kepala Ko­munikasi Perusahaan PGN Ri­dha Ababil.

Menurutnya, PGN meminta pe­merintah melihat kondisi ter­kini dalam bisnis tersebut. Mi­salnya, open access jaringan pipa menjadi masalah dalam bisnis ini.

“Open access ini kita ada per­timbangan juga. Itu akan mem­perpanjang rantai dan ada biaya juga,” jelasnya.

Karena itu, Ridha mengaku be­lum saatnya pemerintah me­mi­sahkan usaha hilir gas bumi ter­sebut, karena masih banyak yang harus dipertimbangkan dan ber­dampak kepada tingginya harga gas ke konsumen.

“Bukan nggak efektif, tapi ba­nyak syarat yang harus di­ten­tukan dulu. Ada masalah efisiensi dan segala macam,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat, dengan posisi PGN saat ini memperlambat pengem­bangan infrastruktur pipa gas. PGN saat ini hampir me­monopoli se­luruh bisnis peng­angkutan dan jual beli gas dengan banyaknya in­frastruktur yang dimiliki.

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, reposisi PGN seharusnya sudah rampung dua tahun sejak ber­lakunya Per­men Nomor 19 tahun 2009. Namun, PGN meminta per­pan­jangan kepada BPH Migas hing­ga tahun depan.

“Saya minta kepada BPH Mi­gas untuk membuat tata waktu kapan pastinya PGN bisa re­po­sisi, kemudian dibikin se­macam pakta integritas. Jika batas wak­tu dilewati, akan ada sanksi,” te­gas Rudi.

Rudi menambahkan, pe­mi­sa­han posisi PGN sebagai trans­porter dan trader memang mem­bu­tuhkan waktu. PGN harus me­revisi Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan konsumen serta membenahi fasilitas dan mete­ring. Paling lambat Oktober ta­hun depan PGN harus segera me­misahkan perannya sebagai trans­porter dan trader. [Harian Rakyat Merdeka]