Kementerian ESDM Belum Siap Konversi BBM Ke Gas

Hal itu disampaikan Dirjen Ang­garan Kemenkeu Herry Purnomo menanggapi pernyataan Kemen­terian ESDM yang menga­takan program konversi BBM ke gas dihambat Kemen­keu.

“ESDM yang belum siap me­­lakukan konversi,” tegas Herry di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Menurut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah me­nye­­diakan dana ke Kementerian yang dipimpin Jero Wacik itu un­tuk program konversi BBM ke gas.

Jumlah anggaran konversi BBM ke gas dalam APBN dan APBN Perubahan sebesar Rp 2 tri­liun yang terdiri dari Rp 200 miliar untuk converter kit dan Rp 1,8 triliun untuk infrastruktur CNG (Compressed Natural Gas).

Untuk mendukung program tersebut, kemudian terbit Perpres No.64/2012. Dalam Perpres itu di­sebutkan, untuk  2012, penye­dia­an dan pemasangan converter kit dilaksanakan Menteri ESDM ber­koordinasi dengan Menteri Per­industrian. “Jadi 2012 itu tang­gung jawab Menteri ESDM un­tuk converter kit, pengadaan sam­pai pemasangan,” ujarnya.

Tapi, lanjut Herry, Kemen­te­rian ESDM menugaskan pembu­at­an converter kit ke Per­tamina baru pada 28 Agustus 2012. “Kita melihat dalam perkem­ba­ngannya itu ternyata dari awal ESDM tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena sampai Oktober-November penga­daan converter kit belum jelas,” sem­prot Herry.

Kemudian, lanjutnya, untuk pemba­ngu­nan infrastruktur CNG juga perlu waktu 7 bulan. Pada­hal, Agustus baru keluar penuga­sannya dan jika dihitung sudah le­wat tahun anggaran.

Selanjutnya September, Ke­men­­keu menerima surat dari Ke­men­terian ESDM. Pertama, me­reka min­ta penegasan alokasi ang­garan. Kedua, mengusulkan mul­tiyears baik untuk pembangunan CNG maupun penyelesaian con­verter kit 2012 ke 2013.

“Kita menga­takan tidak dapat dipenuhi dalam rapat di kantor Menko Per­ekonomian,” katanya.

Alasannya, dana di dalam Daf­tar Isian Penggunaan Angga­ran (DIPA) APBN dan APBN Peru­bahan 2012 itu harus dilak­sanakan satu tahun. Sedangkan untuk mul­tiyears, tahun kedua harus jelas dananya. “Ini 2013 kita belum me­lihat rencana alo­kasinya. Bahkan sampai APBN 2013 diketok pun ternyata nggak ada alokasinya,” terang Herry.

Kemudian, lanjut Herry, Ke­menterian ESDM juga meminta untuk di-carry over ke 2013 ka­rena konversi BBM ke gas tak bisa dilak­sanakan di 2012. Na­mun, Kemen­keu tegaskan tidak bisa karena UU No.17/2004 me­­nga­­takan anggaran itu dimulai da­­ri 1 Januar-31 Desember.

Kalau program itu mau dija­lankan lagi, menurut Herry, Ke­menterian ESDM harus meng­usulkannya lagi di dalam APBN Perubahan 2013.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, prog­ram konversi BBM ke gas pada 2013 diperkirakan tertunda. Hal ini di­sebabkan pengadaan ber­bagai fa­silitas pendukung konversi tidak bisa selesai pada 2012.

“Belum ada lampu hijau dari Menteri Keuangan untuk pakai mul­tiyears. Kalau tender terus berjalan dan selesai tahun depan, nanti bayarnya pakai uang siapa,” kata Rudi.

Hapus Subsidi Solar

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zaka­ria mengusulkan pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis solar. Pasalnya, bensin jenis itu paling banyak diselundupkan ke pertambangan.

“Menghapus subsidi solar akan lebih dimaklumi masyarakat ke­timbang mempermasalahkan sub­sidi BBM untuk jenis pre­mium,” kata Sofyano.

Namun, kata dia, pemerintah ha­­rus tetap mensubsidi solar bagi kendaraan angkutan umum pelat kuning dan nelayan. Dihapus­kannya subsidi solar akan mene­kan penyalahgunaan oleh industri.

Sofyano mengatakan, kenda­raan angkutan barang yang se­la­ma ini masih menggunakan pe­lat hitam agar dibuat kebijakan ber­alih ke pelat kuning sehingga bisa pakai solar. Namun, peng­hapusan subsidi solar juga harus dibicara­kan pemerintah dengan pihak Or­ganda (Organisasi Ang­kutan Darat).

“Pendistribusian solar subsidi harus dilakukan se­cara tertutup dengan menggu­na­kan smart card agar tepat sasaran,” sarannya.

Sofyano menambahkan, de­ngan ditetapkannya solar hanya untuk kendaraan angkutan pelat kuning dan bagi kebutuhan ne­layan, maka kuotanya bisa dihe­mat sekitar 5 juta kiloliter (KL).

“Artinya pemerintah bisa meng­­hemat subsidi sekitar Rp 20 triliun,” tandasnya.

Untuk diketahui pada 2013, kuota solar subsidi ditetapkan 15,11 juta KL. Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Mi­nyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selama periode Januari-Oktober 2012, penyelewengan BBM jenis solar paling tinggi. [Harian Rakyat Merdeka]