Saatnya Bulan Madu BUMN Di Proyek Infrastruktur DKI

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyambut positif ren­cana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meng­­gan­deng perusahaan BUMN da­lam meng­garap pro­yek-proyek infrastruktur di Jakarta. Menu­rutnya, selama ini banyak pro­yek yang belum ter­lak­sana bah­kan terbengkalai di­se­babkan masalah pendanaan.

“Seperti proyek mo­norel yang terbengkalai itu kan karena ma­salah penda­naan. Nah, kebetulan ada tawaran menarik dari Men­teri BUMN untuk be­kerja sama. Arti­nya akan ada sumber-sumber pendanaan baru selain dari APBD dan APBN,” ujarnya kepada Rak­yat Mer­deka, kemarin.

Menurut Yayat, sudah sewajar­nya perusahaan-perusahaan BUMN dilibatkan dalam pro­yek-proyek untuk kepen­tingan publik. Dengan mengan­deng le­bih ba­nyak BUMN, akan mem­berikan peluang bagi perusahaan pelat merah ini untuk ikut ber­kon­­tri­busi pagi pelayanan publik.

“Memang idealnya proyek un­tuk kepentingan masayarakat diserahkan kepada perusahaan BUMN. Misalnya penyediaan air minum, pembangunan jalan, pe­ngelolaan sampah dan lainnya. Dengan begitu, secara tidak lang­sung masyarakat juga ikut terlibat dalam hal pendanaan,” jelasnya.

Dosen Universitas Tri­sakti ini mengungkapkan, banyak proyek yang mendesak harus se­gera di­lakukan Pemprov Jakarta. Menu­rutnya, dengan mengan­deng pe­rusahaan BUMN diha­rap­kan proyek itu segera dapat di­reali­sasikan. “Pembangunan mo­norel harus dilanjutkan. Kemu­dian pe­ngadaan bus tambahan untuk Transjakarta. Belum lagi masalah sanitasi seperti penge­lolaan sam­pah dan penyediaan air bersih yang masih menjadi per­masala­han,” ungkap Yayat.

Sebelumnya, Dahlan Iskan meng­­ajak sejumlah perusahaan BUMN untuk ikut bersama Gu­ber­nur DKI Jakarta Joko Widodo menyelesaikan per­masalahan infrastruktur di wila­yah Jakarta. Mulai dari sarana transportasi, pelabuhan hingga perumahan.

“BUMN punya banyak ke­mam­puan dan siap dalam menga­tasi berbagai kendala yang diha­dapi Pemprov Jakarta untuk me­nyelesaikan sejumlah program pembangunan infrastruktur seba­gai solusi mengatasi kemacetan Jakarta,” ujar Dahlan saat me­nerima kedatangan Jokowi di Kantor Kementerian BUMN, Ja­karta, Selasa (16/10).

Dalam acara tersebut, Dahlan di­dampingi sejumlah direksi dari BUMN Karya seperti PT Waskita Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Sementara untuk transportasi, Dahlan me­nyo­dorkan PT Kereta Api Indo­nesia (KAI) agar membe­nahi ja­lur kereta api di Jabode­tabek. Tujuannya agar lebih ba­nyak mengangkut penumpang.

Pembicaraan kedua pejabat ini meli­puti pem­bangu­nan kembali mo­no­rel yang mang­krak, pening­katan fasi­litas layan­an kereta rel listrik (KRL), pembangunan ru­mah susun di kawasan kumuh, pembang­u­nan jalan tol, proyek jalan khusus truk dari Bekasi hingga Tanjung Priok. Mengenai pem­bangunan kembali monorel, Dahlan menga­takan, Adhi Karya siap me­nuntaskan proyek yang sempat terhenti tersebut.

Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, kerja sama antara Pemprov Jakarta dengan perusahaan BUMN merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Menurutnya, kerja sama itu bisa menjadi awal yang baik mem­perbaiki infrastruktur di Jakarta.

“Kita lihat saja nanti bagaima­na kerja sama tersebut bisa ber­man­faat untuk masyarakat di Jakarta. Semoga beberapa proyek bisa se­lesai sesuai kebutuhan masyara­kat,” ujar Didik kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, tidak masa­lah jika proyek-proyek di Jakarta akan bekerja sama dengan peru­sahaan BUMN. Menurutnya, yang harus diperhatikan dari pro­yek di Jakarta adalah tata ke­lola­nya yang selama ini dinilai ku­rang baik.

“Selama ini mulai dari peng­adaan hingga pertang­gung­ja­waban proyek di Jakarta tidak trans­­paran dan akuntabel. Hal itu per­lu diperbaiki supaya tidak ter­kesan ada bagi-bagi pro­yek saja di Jakarta,” ujarnya ke­pada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Menurut Febri, kesulitan pub­lik mengakses dokumen proses proyek menyebabkan banyak ter­jadi kongkalikong proyek di ling­kungan Pemprov Jakarta. Ia ber­harap, dengan adanya kepe­mim­pinan baru di Jakarta, ang­garan bisa diakses ke publik.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Joko Widodo  mengajak investor da­­lam negeri atau bersinergi de­ngan sesama BUMN untuk me­nger­jakan proyek infrastruktur baik monorel maupun kereta la­yang. “Lebih baik lagi BUMN, maka kita akan lebih se­nang. Artinya, semua dalam ne­geri,” ujar Jokowi.  [Harian Rakyat Merdeka]