Apersi Garap 14.000 Unit Rumah Di Bawah Tipe 36

Putusan Mahkamah Kons­ti­tusi (MK) yang mencabut pasal pembatasan tipe rumah, harus di­jadikan komitmen bagi pe­ngem­bang dan pemerintah untuk meng­­genjot target rumah murah bagi MBR dengan memberikan kebi­jakan yang pro rakyat.

Ketua Asosiasi Pe­ngem­­bang Perumahan dan Per­mukiman Se­luruh Indonesia (Aper­si) Eddy Ga­nefo menilai, putusan MK di­nilai sudah tepat. Sebab, pem­batasan tipe rumah itu mem­buat pekerja berpendapatan ren­dah, seperti pekerjaoutsourcing (alih daya) sulit membeli rumah. Aki­batnya, angka backlog rumah meningkat tajam tiap setahun.

“REI bersama pemerintah ha­rus lebih aktif mendorong ke­bi­jakan rumah murah bagi pe­kerja berpendapatan rendah me­lalui penyaluran Fasilitas Li­kuiditas Pembiayaan Peru­mahan (FLPP) di semua tipe rumah,” tegas Eddy saat dikontak Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz diminta segera merevisi Pe­ra­tur­an Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) soal penyaluran FLPP untuk tipe 21, sehingga pembangunan rumah untuk pe­kerja berpenghasilan rendah bi­sa berjalan cepat.

“Revisi Permenpera diha­rap­kan bisa keluar dengan cepat. Dengan demikian, penyaluran dana sub­sidi rumah tahun ini bisa diserap dengan cepat dan rakyat kecil pun bisa menda­patkan ru­mah,” harap Eddy.

Untuk itu, Apersi menargetkan akan membangun rumah di ba­wah tipe 36 sebanyak 14.000 unit pada kuartal IV-2012. “Kami, yakin bisa menjual 10 ribu unit dalam tiga bulan ini sesuai tar­get,” tegasnya.

Pembangunan tersebut, kata dia, untuk menambah jumlah pa­sokan rumah murah Apersi yang saat ini berkisar 20 ribu unit. Ta­hun depan, Apersi pun me­nar­get­kan bisa membangun 100 ribu rumah bagi MBR.

Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (SP-BTN) Satya Wijayantara men­desak Menpera Djan Faridz me­laksanakan putusan MK tentang hasil uji ma­teri Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan & Ka­was­an Per­mukiman (PKP).

“Kami minta Menpera bisa se­gera merevisi Permenpera No­mor 13 ta­hun 2012 tentang Pe­ngadaan Pe­rumahan Melalui Kredit/Pem­bi­ayaan Rumah Se­jahtera dengan du­kungan FLPP dan juklaknya yang ditu­ang­kan dalam Per­men­pera No­mor 14 tahun 2012,” pinta Satya.

Dia mengatakan, saat ini total pasokan rumah tipe 21 secara na­sional mencapai 21 ribu unit, se­hingga kalau Kemenpera dapat merevisi aturan menjadi minimal tipe 21 untuk mendapat FLPP, ma­ka akan banyak kar­yawan out­sour­cing yang dapat terako­modir. ”Revisi atur­an FLPP ini juga akan menekan angka back­log rumah ke depan,” tegas Satya.

Sekjen SP BTN Rudolf Va­len­tino berharap, kawan-kawan REI bisa membantu menggarap huni­an bagi pekerja yang pen­dapa­tannya rendah. Peran REI se­bagai pengembang besar, di­ha­rapkan mampu menambah tar­get rumah murah lebih besar ba­gi pekerja kecil.

“Saya kira REI harus men­du­kung kebijakan rumah murah bersama pemerintah. Dengan begitu, back­log rumah bisa di­atasi,” tegas Rudolf.  

Ketua Umum Dewan Pim­pi­nan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso me­nya­takan siap mendorong kebi­jakan rumah tipe 21 melalui sub­sidi FLPP menjadi lebih besar lagi.

“Ada sekitar 200 ribu unit tipe 21 yang akan dipasarkan REI un­tuk MBR tahun ini. Jadi tidak benar kami hanya mem­prio­ritas­kan hunian komersial saja,” kilah Setyo.

REI Mesti Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Peru­mahan Mulyadi setuju jika orga­nisasi pengembang yang terga­bung da­lam REI dievaluasi. So­alnya, para pengembang ang­gota REI  di­anggap tidak pro ter­hadap ke­bijakan rakyat kecil, khususnya ru­mah murah. Ditam­bah lagi adanya laporan tentang ulah pe­ngembang REI nakal dan dike­luhkan para konsumen.

Seperti di perumahan Green Park dan Griya Asri Taman Mini, Bekasi, di mana konstruksi ru­mah yang dibangun developer REI tidak se­suai spesifikasi dan bangunan itu membahayakan ke­selamatan penghuni rumah.

“Saya kira keberadaan REI mesti dievaluasi karena mereka juga membiarkan adanya pemba­tasan tipe rumah itu yang mem­buat pe­kerja kecil sulit menda­pat­kan rumah,” kata Mulyadi.

Politisi Demokrat ini meminta para pengembang lain untuk mematuhi putusan MK. “Putus­an MK yang mencabut pemba­tas­an tipe rumah adalah upaya untuk me­nekan ang­ka back­log rumah serta membantu rakyat kecil men­dapatkan rumah mu­rah, sehingga tidak ada alasan pe­ngembang tidak mema­tuhi aturan tersebut,” tegasnya.

Seperti diketahui, Ketua MK  Mahfud MD telah mengabulkan gugatan Apersi pada Rabu (3/10) untuk menghapus Pasal 22 ayat 3 Un­dang Undang Peruma­han dan Ka­wasan Permukiman ten­tang Pela­rangan Membangun Ru­mah Di Bawah Tipe 36. De­ngan putusan itu, diharapkan para pe­kerja berpen­da­patan rendah  bisa memi­liki rumah dan harga murah.  [Harian Rakyat Merdeka]