Bahaya, Jika SPBU Asing Ikut Pasok BBM Subsidi

Pengamat energi dari Indo­ne­sian Resourses Studies Marwan Ba­tubara meminta, pemerintah membatalkan proses tender BBM ber­subsidi yang kini tengah di­lakukan Badan Pengatur Hilir Mi­nyak dan Gas Bumi (BPH Mi­gas). “Untuk urusan BBM sub­sidi, tidak layak diserahkan ke swas­ta apa­la­gi asing. Serahkan sa­ja ke BUMN yakni Pertamina yang 100 persen sahamnya di­mi­liki ne­gara,” cetus­nya di Jakarta, ke­marin.

Menurut dia, selama ini, pelak­sa­naan tender yang sudah ber­ja­lan 3-4 tahun cenderung di­pak­sa­kan. “Jadi, kenapa tidak se­ka­lian ditiadakan saja,” kata­nya. Ia meminta, pemerintah tidak ber­main-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan ke­bu­tuhan utama rakyat.

Hal senada dikemukakan pe­nga­mat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro. Me­nurut dia, pemerintah terlalu long­gar memberikan kesempatan pe­rusahaan asing men­distri­bu­si­kan BBM subsidi. “Jika Per­ta­mina masuk di negara lain seperti Ma­laysia diwajibkan mem­ba­ngun kilang, semestinya mereka juga perlu diwajibkan di sini,” katanya.

Kalau asing atau swasta ikut me­nyalurkan, lanjutnya, maka juga harus membangun in­fra­struk­­­turnya. “Jangan seperti se­ka­rang, infrastrukturnya sebagian ma­sih menumpang ke in­frastruk­tur milik Pertamina,” ujar­nya. Apalagi, lanjutnya, kalau sudah berbicara keistimewaan. “Baru bi­cara fairness saja sudah perlu di­pertanyakan. Pemerintah harus lebih fair. Mengapa BUMN sen­diri malah cenderung dianak­tiri­kan,” katanya.

Ia meminta, pemerintah meng­ham­bat masuknya perusahaan asing mendistribusikan BBM sub­sidi dengan ketentuan tender yang lebih ketat. Selain diwajib­kan mem­bangun kilang dan in­fra­struk­tur pendukungnya, me­nu­rut Komaidi, pemerintah juga tidak memberikan kuota BBM sub­sidi di wilayah Jawa kepada pe­rusa­haan non-Pertamina. “Bu­ka saja alokasi di daerah Indo­ne­sia bagian timur yang memang bia­ya pendis­tribusiannya mahal,” ka­tanya.

Sedangkan Ketua Umum Him­punan Wiraswasta Nasional Mi­nyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi juga mengata­kan, pemerintah harus membe­ri­kan keberpihakkan kepada Per­tamina sebagai BUMN.

“Dalam persoalan tender BBM ini, tidak ada keberpihakkan itu. Ha­rusnya ada nasionalisme ter­hadap Pertamina seperti di negara lain,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, selama ini, Per­tamina sebagai BUMN bisa di­perintahkan pemerintah untuk men­­jamin dan mengamankan pen­distribusian BBM di seluruh pelo­sok negeri. “Bagaimana de­ngan pe­laku asing, apakah juga bi­sa dipe­rin­tahkan hal yang sa­ma,” cetus­nya.

Lalu, lanjutnya, Pertamina se­bagai BUMN, juga men­distri­busikan BBM subsidi dahulu, baru kemudian meminta pem­ba­yaran­­nya.

Saat ini, BPH Migas tengah me­­nyelenggarakan tender penye­diaan dan pendistribusian BBM bersubsidi untuk 2013. Tercatat se­­banyak empat perusahaan yang ber­minat yakni PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya (AKR) Cor­porindo Tbk (AKR), dan PT Sur­ya Parna Niaga (SPN).

Berdasarkan informasi yang di­peroleh, alokasi volume tender yang akan diberikan ke pe­rusa­haan non-Pertamina mencapai 2,4 persen dari alokasi BBM sub­sidi ta­hun 2013 sebanyak 46 juta kilo­liter atau sekitar 1,1 juta kiloliter.

Informasi yang diterima Rak­yat Merdeka, ada salah satu ok­num pejabat di lingkungan per­minyakan yang mengajak salah satu peserta tender untuk meman­tau pasokan BBM subsidi di Jawa Timur. Berbagai in­for­masi digali dalam survei tersebut. Salah satu­nya soal om­zet penya­luran BBM subsidi. [Harian Rakyat Merdeka]