Dibebani Logistik, Industri Makanan Tumbuh 12 Persen

Saat ini, peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi 50, jauh di bawah negara lain se­perti Singapura di pe­ringkat 2, Malay­sia 25, Brunei Darusa­lam 28 dan Thailand 38.

“Walau­pun daya saing­nya ren­dah, kami per­kira­kan hingga akhir ta­hun industri ma­kanan dan minu­man tumbuh 12 persen, naik dari realisasi ta­hun lalu se­besar 9 persen,” jelas Ketua Umum Gap­mmi Adhi S. Luk­man di Jakarta, kemarin.

Rendahnya daya saing, menu­rut Adhi, disebabkan oleh tinggi­nya biaya logistik yang harus di­ke­luarkan pelaku usaha se­kitar 12-15 persen dari biaya pro­duksi.

“Biaya logistik di negara lain di bawah 10 persen dan minimnya infrastruktur seperti pelabuhan, membuat biaya logistik di Indo­ne­sia sangat mahal,” paparnya.

Untuk 2013, lanjut Adhi, pe­laku usaha makanan dan minu­man nasional dihadapkan pada tan­tangan yang semakin berat seiring dengan kenaikan harga gas dan tarif tenaga listrik (TTL).

“Pemerintah telah menetapkan harga gas untuk industri naik 35 persen per 1 September. Selain itu, mulai 1 April 2013, TDL in­dus­­tri akan dinaikkan 15 persen dan hal ini akan menambah bia­ya produksi,” curhatnya.

Gulung Tikar

Sementara itu, sekitar 90 per­sen pengusaha jamu dari 1.130 ang­gota Gabungan Pengusaha (GP) Jamu terancam bangkrut akibat serbuan jamu impor ilegal yang bebas beredar di seluruh In­do­nesia. Ini akibat sangat le­mah­nya pengawasan pemerin­tah dan adanya regulasi yang me­mu­dah­kan impor obat herbal.

“Potensi kebangkrutan produ­sen jamu juga dipicu bakal terbit­nya Undang-Undang (UU) ten­tang Pe­ngawasan Farmasi, Alat Kese­ha­tan yang sedang diba­has DPR. Kami menolak RUU ini,” ujar Ke­tua Umum GP Jamu Charles Sae­rang.  [Harian Rakyat Merdeka]