Telkomsel Bakal Didepak Dari Proyek Tender 3G

Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Tata Cara Seleksi Tender 3G, pasal 18 di­jelaskan bahwa peserta seleksi tender tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau ke­giatan usahanya tidak sedang di­hentikan dan Komisaris Utama maupun Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang men­jalani sanksi pidana.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen­kom­info) Gatot S Dewa Broto meng­akui, seleksi tender 3G ditunda lagi. Hal itu dilakukan karena ada revisi aturan pendukung dan do­kumen seleksi serta adanya per­mohonan penundaan dari salah satu peserta, yakni Tel­komsel lantaran belum leng­kap­nya do­kumen seleksi.

Namun, Gatot membantah pe­nun­daan tersebut dikarenakan salah satu peserta kesandung ma­salah hukum, yakni putusan pai­lit oleh pengadilan dan kasus pencurian pulsa konsumen.

 â€Penundaan bukan karena ada­nya peserta tender yang terbe­lit kasus. Tapi penundaan ini ka­rena ada revisi aturan pendukung serta permohonan salah satu pe­serta untuk melengkapi do­ku­men. Rencana semula Sep­tem­ber, tapi dipastikan akan mundur la­gi,” kilah Gatot tanpa mem­be­ri tahu kapan proses seleksi tender itu akan dilanjutkan.

Gatot menegaskan, tidak ada intervensi kepentingan luar yang melatarbelakangi mun­dur­nya proses seleksi 3G. “Ini hak pe­me­rintah untuk mengkaji RPM dan tidak ada intervensi dari pihak manapun,” cetusnya tanpa me­mas­tikan apakah Tel­komsel bisa mengikuti seleksi 3G atau tidak.

Anggota Komisi I DPR bi­dang Telekomunikasi Effendy Choirie menyatakan, pihaknya akan me­manggil manajemen Telkom­sel dan Kemenkominfo untuk me­minta penjelasan ter­kait  ka­sus pai­litnya perusahaan ­milik ne­gara ini, termasuk ma­salah hu­kum lainnya.

“Putusan pailit masih simpang siur di lapangan, makanya kami berencana memanggil mereka. Ha­rusnya, Selasa (25/9) rapat di Ko­misi I, tapi karena ada rapat internal terkait masalah ini, ter­paksa harus mundur lagi. Sece­patnya kita panggil,” kata politisi PKB ini.

Menurutnya, masalah ini harus segera diselesaikan dengan cepat, supaya bisnis telekomunikasi tak terganggu. “Saya kira putusan pai­lit ini bisa dijadikan awal un­tuk membenahi industri teleko­munikasi Indonesia. Karena ba­nyak sekali operator yang terkena masalah hukum,” kata Effendy.

Anggota Komisi I DPR  Roy Suryo menambahkan, putusan pailit Tel­komsel akan ber­dam­pak sis­te­mik pada dunia te­le­ko­munikasi Indonesia. Kasus ini juga akan mem­pengaruhi jum­lah pelang­gannya yang men­capai 120 juta lebih.

Politisi Demokrat ini pun men­desak Kemenkominfo segera me­nentukan sikap terkait putusan pailit terhadap operator seluler Tel­komsel. Apakah akan mem­bela atau memberikan dukungan teknis maupun non teknis.

“Yang disayangkan, kenapa Ke­menkominfo yakin putusan pai­lit tak akan mempengaruhi la­­yanan pelanggannya,” tanyanya.

Pakar telematika ini juga men­dorong kurator untuk segera me­nyelesaikan pekerjaannya secara maksimal dalam satu bulan se­hingga nasib Telkomsel segera bi­sa diketahui dan tak meng­gang­gu bisnis perusahaan.

Head of Corporate Secretary Group Telkomsel Asli Brahmana mengatakan, putusan pailit ini di­yakini tak mengganggu ope­ra­sio­nalisasi perusahaan, termasuk mengikuti seleksi kanal ketiga.

“Tidak ada yang terhambat. Un­tuk seleksi 3G, kami ikut atur­an pemerintah,” katanya.

Kuasa Hukum Telkomsel Ri­cardo Simanjuntak menyatakan keberatan dengan pu­tus­an Ma­jelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang me­nya­takan Telkomsel pailit, karena memil­iki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua kreditor atau lebih.

Menurut Ricardo, majelis ha­kim ha­nya melihat perkara pailit yang diajukan Prima Jaya dan mengabaikan fakta persidangan yang dihadirkan Telkomsel.

“Pengadilan tidak mem­per­tim­bangkan pelanggaran yang di­lakukan Prima Jaya bahwa Prima Jaya tidak berhasil men­ca­pai target penjualan, sebagai­ma­na tertulis dalam kontrak,” katanya.

Seperti diketahui, PT Tel­kom­sel digugat pailit oleh PT Prima Jaya Informatika karena membe­kukan sepihak kontrak kartu vou­cher Prima senilai Rp 200 miliar. Permohonan pailit ini su­dah di­daftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2012 dengan Nomor Registrasi Perkara 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST

Permohonan pernyataan pailit dilakukan karena PT Prima Jaya Informatika menganggap Tel­komsel mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat di­tagih kepada Prima Jaya atas penyediaan voucher isi ulang Kartu Prima dan Kartu Perdana Prabayar Kartu Prima bergambar atlet-atlet nasional dan kepada Kreditur Lain, yaitu PT Extent Media Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]