Lelet Bereskan Proyek Mobil Kominfo, Telkom Kena Sanksi

Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal men­desak agar direksi Telkom saat ini menjelaskan secara ter­buka ba­gai­mana proses penun­juk­an lang­­sung termasuk uang muka proyek MPLIK ini senilai Rp 28,5 miliar.

“Mestinya Dirut Telkom Arif Yahya menjelaskan per­soalan ini agar tidak menim­bulkan pole­mik,” katanya di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, sesuai kon­trak dan amandemennya, kesulu­ruhan unit harus siap pra-operasi pada 26 Maret 2012 secara ber­tahap. Na­mun, ternyata Telkom terlambat memenuhi deadline tersebut se­hingga BUMN ini ter­kena sanksi dari Kominfo. “Pa­da­­hal uang mu­ka sekitar Rp 28,5 miliar itu su­dah diberikan BP3TI Kominfo kepada Tel­kom,” ucap Rizal.

Dia melihat, proses penunjukan langsung kepada PT Geosys tanpa syarat-syarat yang mema­dai. PY Geosys merupakan peru­sahaan yang ditunjuk oleh mana­je­men Telkom untuk mengerja­kan pro­yek MPLIK. Padahal, khusus un­tuk pelaksanaan proyek ini, se­suai peraturan internal Tel­kom, Di­rek­tur Enterprise dan Who­le­sale (EWS) kala itu dinilai tidak pu­nya kewenangan transak­sional.

Kewenangan dengan ba­tas mak­simum transaksi sebesar Rp 25 mi­liar diberikan kepada unit bis­nis Direktorat EWS, yakni EGM Di­ves. Kewenangan penga­daan di atas Rp 25 miliar ada di tangan Dirut atau Direktur Pro­curement.

“Kemudian, PT Geosys yang harusnya mengadakan mobil, ka­roseri dan sistem MPLIK ma­lah bangkrut dan diambilalih­kan ke­wajibannya ke PT X. Ini semua yang menyebabkan Tel­kom ter­lambat dalam penga­daan MP­LIK,” sambung Rizal.

Perihal pembentukan struktur kon­sorsium rekanan Telkom un­tuk pengadaan MPLIK oleh Arief Yahya sendiri, kata Rizal, tidak dilaporkan atau berdasar­kan ke­putusan rapat direksi Telkom yang kala itu dinahko­dai Rinaldi Firmansyah.

Sebelumnya persoalan ini su­dah coba diklarifikasi Rakyat Mer­­deka kepada pihak Telkom. Namun, Arief Yahya tidak meres­pons pe­san pendek yang dikirim­kan.

Head Corporate Communi­ca­tion & Affair PT Telkom Indone­sia Slamet Riyadi sudah dikonfir­masi na­mun belum ter­hubung. Sebel­um­nya, dia meminta waktu untuk men­g-cross-check infor­ma­si yang di­butuhkan. Saat di­sam­bangi ke Kantor Telkom di Jakarta, resep­sio­nisnya meminta Rakyat Mer­­deka untuk janjian dulu sama pi­hak terkait.          

“Pada intinya, kami sudah me­­nyelesaikan kewajiban kami (pe­ngerjaan unit MPLIK). Ma­sa­lah denda dan sebagainya, ha­rus saya cek dulu ke bagian yang mengu­rusinya. Silakan kirim per­tanyaan yang diaju­kan, nanti saya usaha­kan menja­wab,” ucap Slamet.

Kepada Rakyat Mer­­deka, Ke­tua BP3TI Santoso Serat mem­­be­nar­kan surat teguran ter­sebut. Antara BP3TI dan Tel­kom, dia bi­lang, su­dah sepaham soal ke­ter­lam­batan pengerjaan dan an­ca­man sanksi berupa denda. [Harian Rakyat Merdeka]