Mau Jual Saham BUMN, Lobi Dulu Ketua Parpol

Kementerian BUMN mesti all out dalam memperjuangkan penjualan saham BUMN. Selain membuat kinerja perusahaan ter­sebut transparan, dengan Intial Public Offering (IPO), maka ki­nerja BUMN dituntut untuk terus lebih baik. Agar bisa selalu dili­rik investor dan mudah mencari pen­danaan di pasar modal.

Ketua Komite Nasional Bidang Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri berpendapat, BUMN memang seharusnya men­jadi motor penggerak Bursa mengingat jumlahnya yang ba­nyak. Dia menilai, BUMN yang su­dah siap untuk IPO seharusnya langsung didorong untuk melepas sebagian sahamnya ke publik.

Untuk mengembang­kan pasar modal Indonesia, tidak hanya BUMN yang didorong un­tuk IPO, namun juga perusa­haan swasta. Pasalnya, aturan di BUMN lebih kompleks diban­ding perusahaan swasta.

“Ada delapan Undang-Un­dang (UU) yang harus diikuti BUMN, se­dangkan swasta ha­nya UU PT,” ujar Daniri.

Dalam IPO juga peran politisi tidak bisa disepelekan. Sebab, pro­ses IPO BUMN masuk ranah kebijakan Menteri BUMN (pe­me­rintah), maka perlu perse­tu­juan DPR. Ironisnya, seperti di­ke­mu­kakan bekas Sekretaris Men­­teri BUMN Said Didu, peng­e­tahuan anggota dewan ini ber­beda-beda. Sehingga respons mereka terha­dap rencana penjua­lan saham pe­ru­sahaan pelat merah juga ber­beda-beda. Dalam kondisi inilah di­perlukan lobi politik.

Said menegaskan, seorang pe­mimpin BUMN harus berani ter­jun ke dunia politik karena aksi korporasi di BUMN banyak yang berhubungan dengan politik.

“Ka­lau saya bilang ini adalah ha­rus mengintensifkan komuni­kasi antar lembaga. Karena me­mang kalau jadi pemimpin BUMN itu membutuhkan proses politik, kita harus mengikuti pro­ses politik,” jelas Said.

Said tidak menyebutkan secara gamblang kalau Dahlan adalah orang yang alergi dengan dunia poli­tik. Namun, lanjut dia, se­ha­rus­nya siapapun yang memimpin BUMN tidak bisa menghindari politik. “BUMN terkait dengan politik, bukan menteri saja. Se­mua pejabat kementerian terkait dengan politik,” jelasnya.

Said menceritakan, dulu waktu dirinya menjabat di BUMN, dia sering melakukan tawaf dan sa’i di politik. Dan untuk mensukses­kan aksi korporasi yang berkaitan dengan politik, seyogyanya peja­bat BUMN juga melakukan hal yang sama. “Di BUMN harus tawaf dan sa’i di politik, tidak harus men­teri, aparatnya juga,” tegasnya.

Said melanjutkan, proses kor­porasi membutuhkan proses po­litik. Seperti proses privatisasi, penyertaan modal negara, kon­versi utang. “Jadi tidak mung­kin menghindari,” katanya.

Sebelumnya, Dahlan mengaku menyerah untuk melakukan IPO BUMN pa­da tahun ini.

Pengamat ekonomi Muslimin Anwar mengatakan, IPO peru­sahaan-perusahaan BUMN pen­ting untuk meningkatkan efi­siensi perusahaan. Menurutnya, saat ini masih banyak pihak yang menilai perusahan-perusahaan BUMN belum efisien.

Muslimin menduga, sulitnya perizinan melakukan IPO BUMN dari DPR akibat dari pelaksanaan IPO BUMN sebelumnya. Menu­rutnya, kemungkinan ada kekha­watiran dari wakil rakyat di Se­na­­yan akan terulang kembali keke­liruan dalam pelaksanaan IPO BUMN sebelumnya.

Anggota Komisi XI DPR Bi­dang Perbankan dan Keuangan Arif Budimanta meminta peme­rintah membuat aturan khusus soal penawaran sa­ham perdana IPO BUMN. Teru­tama, aturan yang terkait penja­tahan saham melalui underwriter. Tujuannya, untuk mencegah pen­jatahan saham ke pihak-pihak tertentu.

Hal ini sekaligus untuk men­cegah terulangnya dugaan pen­ja­tahan saham-saham BUMN ke kalangan elite. Contohnya IPO PT Krakatau Steel (KS) yang sempat ramai diberitakan. Ada du­gaan, saham KS mengalir ke pe­ja­bat dan elite politik. [Harian Rakyat Merdeka]