Izin Terbit Saham BTN Tidak Gratis Lho...

Anggota Ko­misi XI DPR Ach­sanul Qosa­sih menu­tur­kan, da­lam proses right issue BTN, Pe­merin­tah masih men­jadi peme­gang sa­ham mayo­ritas dan pe­me­gang kendali utama BTN.

“Kita harus bantu bank-bank dan BUMN dalam permodalan, ka­rena APBN tidak mengaloka­sikan tambahan modal kepada mereka,” cetusnya ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin

Menurutnya, BTN memang mem­butuhkan tambahan modal, guna merealisasikan program ru­mah untuk rakyat. Saat ini, CAR BTN hanya 14 persen, sangat ris­kan untuk ekspansi KPR. Se­hingga jika right issue ini dise­tujui, maka akan ada fresh money Rp 2 triliun untuk memperbaiki CAR (rasio permodalan) men­jadi sekitar 18 persen.

Politii Partai Demokrat me­nambahkan, bantuan dana dari APBN sangat diperlu­kan. Se­bab, BUMN adalah alat negara untuk mem­bantu pening­­katan kesejahteraan rakyat.

“Agar saham pemerintah tidak semakin terdelusi oleh per­kem­bangan perusahaan yang di­man­faatkan oleh kapitalis de­ngan cara penguasaan saham le­wat pasar modal. Semakin besar vo­lume usaha, semakin besar pula kebutuhan modalnya. Itu ru­mus baku dalam dunia kor­porasi,” terang Achsanul.

Menurutnya, bank yang dimi­liki serta dikelola ne­gara, semes­tinya dari segi fasili­tas dan pela­yanannya lebih baik daripada bank yang bukan milik negara. Namun kinerja BTN belum me­nunjukkan performa ter­sebut.

“Secara ka­sat mata BTN ter­lihat belum ce­mer­lang. Akhir-akhir ini terli­hat ku­rang mem­benahi cit­ranya se­bagai bank negara. De­ngan right issue ini BTN harusnya le­bih baik dan lebih maju “ kritik­nya.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menjelaskan, keputusan right issue ini justru se­bagai awal yang berat bagi BTN untuk be­kerja lebih baik dari sebelum­nya.

“Kami akan cek secara berkala terkait kinerja BTN ke depan. Kalau ki­nerjanya jus­tru le­bih bu­ruk, maka BTN harus ber­tang­gung jawab,” ujar Emis.

Namun, kata Emir, walaupun kali ini BTN mendapatkan per­se­tujuan dari DPR, di pre­dik­si ke depannya akan sulit bagi Komisi XI DPR untuk menga­bulkan ren­cana right issue BTN untuk yang kedua kalinya.

“Karena, memang sebenarnya BTN mesti dikuasai sebesar-be­sar­nya oleh negara untuk ke­pen­tingan ma­syarakat,” kata politisi PDIP itu. [Harian Rakyat Merdeka]