Proyek Rusunawa Ciliwung Molor Nih...

30 lantai di Bantaran Kali Ciliwung. Proyek rusunawa ini akan dialihkan ke proyek rumah susun (rusun) lainnya tahun ini.

Mandeknya sejumlah prog­ram perumahan ini kabarnya, ka­rena Menteri Perumahan Rakyat (Men­pera) Djan Faridz lebih di­­si­bukkan pada urusan Pilkada DKI Jakarta di­bandingkan me­ngu­rusi perumahan.

Deputi Bidang Perumahan For­mal Kemenpera Paul Mar­paung mengatakan, revisi proyek rusu­nawa ini dikarenakan belum ada­­nya payung hukum, yakni Ke­pu­tusan Presiden (Keppres) serta per­setujuan anggaran dari Ke­men­terian Keuangan (Ke­men­keu), bukan karena hal lain.

Dia berharap, September ini pe­merintah bisa merampung­kan payung hukum tersebut, sehing­ga proyek rusunawa Ci­liwung bi­sa direalisasikan pa­da 2013. Pa­dahal, sebelumnya ru­sun ini di­canangkan terlak­sana tahun ini.

“Kami masih menunggu Kep­pres dan penambahan anggaran. Revisi ini akan dialihkan ke prog­­ram rusun lain untuk mem­bantu dan mengurangi jumlah backlog (kekuarangan) rumah,” ujar Mar­­paung saat dihubungi Rak­yat Merdeka, kemarin.

Untuk membangun proyek ru­sunawa Ciliwung, Kemenpera rencananya tak melibatkan Di­rek­torat Jenderal (Ditjen) Cipta kar­ya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kemenpera siap membangun 12 tower dari 44 tower rusunawa yang diren­canakan sebelumnya.

“Tak ada koordinasi dengan Cip­ta Karya PU, tapi tetap me­ngacu pada Peraturan Menteri Ke­men­terian PU Nomor 5 tahun 2007 soal Pedoman Teknis Pem­­ba­ngu­nan Rumah Susun Se­derhana Ber­tingkat Tinggi,” jelas Marpaung.

Menurut Marpaung, ke­men­teriannya  optimistis, rusunawa Ci­liwung akan rampung pada 2014. Saat ini sudah tersedia la­han sekitar 7 hektare (ha) dari total lahan 20 ha yang dibutuh­kan dan siap untuk dibangun 12 tower lebih dulu.

Sebelum dibangun, katanya, Ke­menpera harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. “Kami masih menunggu per­se­tujuan dari Pemprov DKI un­tuk men­dapat Izin Mendirikan Ba­ngunan (IMB). Diharapkan, se­mua bisa diselesaikan sesuai ren­­cana,” kata Marpaung.

Terkait anggaran proyeknya, Marpaung mengatakan, dari 12 tower tersebut akan menggu­na­kan dana yang telah dialo­ka­si­kan pemerintah sebesar Rp 600 mi­liar. Sisanya akan di­ba­ngun pada 2013 dan 2014.

“Tidak semua tower terdiri dari 30 lantai. Hanya dua tower saja yang punya 30 lantai. Si­sanya, 15-24 lantai,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Muhidin Mo­hammad Said mengatakan, prog­ram ini masih memiliki ba­nyak per­soalan. Antara lain ter­kait so­sialisasi, lahan, izin, pa­yung hukum untuk pembangun­an di sekitar lokasi dan biaya.

“Kalau untuk tahun ini dire­a­lisasikan sudah tidak mungkin, karena anggaran yang tersisa tidak cukup untuk membangun rusunawa. Revisi program rusu­na­wa dianggap tepat. Namun revisi itu belum jelas juga seperti apa progress-nya,” tanya Muhidin.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi menambahkan, proyek rusunawa Ciliwung sebaiknya dialihkan ke proyek rusun, sambil me­nunggu persetujuan anggaran dari Kemenkeu. “Sebab, anggar­an yang ada saat ini tidak mencu­kupi membangun proyek terse­but,” kata Mulyadi. [Harian Rakyat Merdeka]