Pertamina Mau Serahkan Mitra Kerja Yang Terlibat Ke Polisi

Direktur Pemasaran dan Nia­ga Pertamina Hanung Budya me­ngaku, hingga kini pihaknya be­lum menerima laporan resmi ter­kait temuan 170 mobil tanki BBM subsidi di Kalimantan Barat (Kal­bar) yang tidak sampai ke pom bensin.

“Kami belum mene­rima lapor­an resminya,” tegas Ha­nung ke­pada wartawan, kemarin.

Hanung meminta BPH Migas selaku lembaga pengawas pe­nyaluran BBM subsidi untuk mem­berikan informasi yang le­bih lengkap terkait temuannya itu. Mu­lai dari titik lokasi, waktu dan volume dugaan penyele­wengan distribusi tersebut.

Hanung menyatakan, Perta­mina terbuka dan siap melakukan in­vestigasi bersama BPH Migas apa­bila telah menerima data valid dari lembaga itu. Apalagi, dalam se­tiap pelaksanaan distribusi BBM sub­sidi, perseroan juga me­miliki me­kanisme sanksi agar dis­­tribusi ber­jalan sesuai ketentuan.

“Jika ada pekerja Pertamina dan mitra kerja yang terlibat, kita akan menyerahkanya kepada pihak berwajib. Sanksinya 6 ta­hun penjara dan denda Rp 6 mi­liar,” katanya.

Dia menegaskan, pihaknya su­dah memasang sistem POS (Point of Sales). Sistem ini dapat meng­identifikasi siapa konsu­men di pom bensin, volume pem­belian dan waktu pembeliannya.

Dalam penyaluran BBM sub­sidi, kata Hanung, selain audit in­ternal, juga dila­kukan audit oleh Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) dan Badan Pe­ngatur Hilir (BPH) Migas. “Apa­bila dalam audit ter­bukti BBM subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran, ma­ka subsidinya tidak akan di­ganti oleh pe­merintah,” katanya.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina Ali Mun­dakir menambahkan, tang­gung ja­wab Pertamina terhadap pe­nya­­luran BBM subsidi hanya sampai depo BBM. Setelah ke­luar dari depo, truk-truk peng­angkut ter­sebut sudah menjadi tanggung jawab BPH Migas. Hingga berita ini ditu­run­kan, pihak BPH Mi­gas belum mau ber­komentar.

Direktur Pusat Studi Kebi­jakan Publik (Puskepi) Sofya­no Zakaria mengatakan, biar ti­dak terjadi debat yang ber­ke­pan­ja­ngan, BPH Migas dalam lapo­ran­nya harus dapat me­nun­­juk­kan data atau fakta yang bisa di­pertanggungjawabkan secara hukum.

“Jika benar ada penyimpangan harusnya ini dilaporkan ke pene­gak hukum sehingga ada proses. Jadi tidak hanya sekadar mem­buat pernyataan,” katanya kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, pengawasan ter­hadap distribusi BBM subsidi menurut Undang-Undang Migas merupakan domain BPH Migas. Sehingga jika terjadi penyele­wengan, maka kinerja lembaga tersebut juga akan dipertanyakan publik. “Sejauh mana sistem pe­nga­wasannya, sehingga terkesan mudah dilanggar,” ujarnya.

Sofyano juga merasa heran, ka­rena hampir setiap akan dilaku­kan tender penyaluran BBM public service obligation (PSO) bersubsidi, pasti muncul laporan dari pihak tertentu yang men­diskreditkan kinerja salah satu badan usaha niaga umum pelak­sana. [Harian Rakyat Merdeka]