Pemerintah diminta meÂnaikkan anggaran penanganan kemiskinan, mengingat saat ini masih ada 27 juta lebih maÂsyakat miskin yang belum terÂcover jaminan sosial (Jamsos).
Anggota Komisi VIII DPR Abdul Hakim mengatakan, dalam RAPBN 2013 pemeÂrinÂtah hanya menganggarkan Rp 2,88 triliun untuk jamiÂnan soÂsial bagi 2,4 juta ruÂmah tangÂga sasaran miskin (RTSM) meÂlalui program banÂtuan langÂsung tunai (BLT) bersyarat.
“Hingga 2013, pemerintah baru mampu meng-cover 8 persen dari jumlah penduduk misÂkin di Indonesia yang mencapai 30,02 juta per Maret 2011. Sisanya lebih dari 27 juta warga miskin belum menÂdapatkan jaminan sosial beÂrupa BLT bersyarat ini,†kata Hakim di Jakarta, kemarin.
Masih banyak masyarakat miskin yang belum ter-cover PKH itu sangat dikhawatirÂkan, mengingat Undang-UnÂdang No.13 tahun 2011 mengÂamaÂnatkan penanganan untuk faÂkir miskin. Karena itu, angÂgaran untuk BLT bersyarat harus teÂrus dinaikkan karena penaÂnganan masyarakat misÂkin tiÂdak bisa ditunda-tunda.
“Orang miskin harus menÂdaÂpatkan penanganan prioÂritas. Mereka butuh makan, paÂkaian dan lapangan kerja agar bisa tetap hidup,†kata angÂgota Fraksi PKS ini.
Di tempat terpisah, KemenÂterian Kelautan Dan PerÂikaÂnan (KKP) menggandeng TNI Angkatan Darat meningÂkatÂkan pembangunan desa pesisir sekaligus meningÂkatkan keÂhidupan nelayan dan menÂjauhÂkan dari kemiskinan. Kerja sama ini merupakan duÂÂkungan kementerian terÂhadap program TNI MaÂnungÂgal MaÂsuk Desa (TMMD).
“Ada nilai strategis yang terkandung dalam kerja sama ini, yakni terbentuknya seÂmaÂngat kebangsaan dan jiwa nasionalisme masyarakat,†kata Menteri Kelautan dan PerÂikanan Sharif Cicip SuÂtardjo saat pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-89, kemarin.
Cicip mengatakan, kerja saÂma ini juga didasari KKP yang tak hanya bertangÂgung jawab pada kegiatan nelayan di laut saja, tetapi juga terÂhadap keÂgiatan petani tambak dan petani darat.
Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI PramoÂno Edhie Wibowo menamÂbahÂkan, sasaran TMMD terdiri atas sasaran fisik dan non fiÂsik. Sasaran fisik antara lain pembangunan dan rehabilitasi rumah tinggal sebanyak 133 unit, pembangunan dan rehaÂbilitasi jalan sepanjang 136.442 meter.
“KKP juga telah melakukan perluasan dan percepatan peÂngentasan kemiskinan meÂlalui program Peningkatan KeÂhidupan Nelayan (PKN). UpaÂya untuk meningkatkan keÂhidupan nelayan sebagai baÂgian dari program Pro-RakÂyat memiliki,†jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
BERITA TERKAIT: