Ogah Setujui TDL Naik, DPR Hujani PLN Kritikan

Saat rapat Komisi Energi de­ngan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik, Senin malam (10/9), DPR masih belum menerima ala­san pemerintah untuk me­naikkan TDL tahun depan. Rapat itu di­mulai pukul 19.30 WIB sampai 12.00 WIB dipimpin Ketua Ko­misi VII Sutan Bhatoegana.

Dalam pantauan Rakyat Mer­deka, hampir semua anggota ko­misi hadir. Sedangkan dari pe­merintah, selain Wacik, hadir Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Dirjen Ketenaga­listri­kan  Jarman, Dir­jen Migas Evi­­ta H. Legowo dan Di­rut Pe­ru­sahaan Listrik Ne­gara (PLN) Nur Pamudji dan ja­jaran­nya.

Sebelum memasuki ruang ra­pat, Wacik tampak sumringah dan percaya diri (pede) bisa me­­nya­kinkan dan mendapatkan per­setujuan DPR untuk menaik­kan TDL tahun depan. Apalagi, Senin siangnya (10/9) Wacik su­dah me­lakukan perte­muan de­ngan ja­jaran Komisi VII di Res­toran Je­pang, Hotel Sultan.

Namun, rapat tersebut malah menjadi ajang kritik terhadap ki­nerja PLN. Mayoritas anggota dewan belum menerima alasan pemerintah menaikkan TDL ta­hun depan. Mereka menilai, mem­beng­­kaknya anggaran sub­sidi lis­trik disebabkan kesala­han PLN.

Anggota Komisi VII DPR Fahri Ham­zah mengatakan, terus me­lon­jaknya subsidi listrik me­rupakan murni kesalahan pe­me­rintah. Pasalnya, saat Indo­nesia sedang booming batubara dan gas, pemerintah tidak me­man­fa­atkan untuk energy mix PLN.

“Jangan sampai ini kesalahan pemerintah justru masyarakat yang dibebankan dengan kenai­kan TDL tahun depan. Kami akan menolaknya,” tegas Fahri.

Politisi PKS ini juga menilai, ke­inginan pemerintah menaik­kan TDL tahun depan akan sulit terea­lisasi. Apalagi dari sisi po­litik juga akan berat.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto mengatakan, bagai­mana DPR mau menyetujui TDL jika PLN masih tertutup ter­hadap keuangannya. Apalagi sampai saat ini PLN be­lum me­nindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pemborosan anggaran dalam peng­gunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitnya.

“Hasil Panja Hulu PLN saja belum ditindaklanjuti. PLN juga sangat boros, beban utangnya mencapai Rp 170 triliun,” tegas anggota Fraksi PDIP ini.

Anggota Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldy meminta PLN me­lengkapi dan memperjelas data segmen, tarif mana saja, misal­nya tarif layanan dan tarif public ser­vice obligation (PSO) sehingga kebutuhan subsidi bisa tepat.

“Kita ingin perhitungan subsi­di yang tepat,” ucap Bambang.

Selain itu, dia juga mem­perta­nyakan permintaan margin 7 persen PLN. Alasannya, keun­tu­ngan PLN 2011 mencapai Rp 7 triliun dipotong dividen 48 per­sen atau sekitar Rp 3,5 triliun. Se­dangkan tahun ini Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta agar bagian dividen hanya 30 per­sen. “Berarti masih ada ca­da­ngan lebih. Kenapa masih min­ta mar­gin tinggi,” tanyanya.

Menanggapi serangan bertubi-tubi tersebut, Dirut PLN Nur Pa­mu­dji hanya terdiam. Nmun, Nur berjanji akan melengkapi data yang diminta DPR. Rapat akan di­lanjutkan Senin (17/9).

Menteri ESDM Jero Wacik sa­ngat berharap DPR bisa me­nyetujui kenaikan TDL tahun depan. “Tahun lalu saat kita usul­kan kenaikan TDL ditolak, ala­sannya pemerintah ingin juga me­naikkan harga BBM. Tapi, harga BBM batal naik, TDL ju­ga ngga naik,” kata Wacik kesal.

Karena itu, menteri asal Partai Demokrat ini mengusulkan k­enaikan TDL 15 persen tahun de­pan. Kenaikan itu akan dilaku­kan setiap tiga bulan sekali.

Menurutnya, jika kenaikan itu disetujui DPR, maka kebutuhan subsidi (listrik) tahun berjalan Rp 78,63 triliun. Apabila tidak ada kenaikan, kebutuhan subsidinya mencapai Rp 93,52 triliun atau terdapat penghematan Rp 14,89 triliun terhadap subsidi tahun berjalan. “Dengan kenaikan 15 persen, maka tarif tenaga listrik akan mengalami kenaikan dari Rp 729 menjadi Rp 814 per kWh,” cetus Wacik. [Harian Rakyat Merdeka]