BPH Migas Mau Larang Mobil Mewah Pake BBM Subsidi

“Tugas kami adalah me­ngatur, mengawasi, verifikasi ketepatan distribusi BBM subsidi. Per­ta­nyaan saya tepat tidak ken­da­raan mewah dapat BBM subsidi,” ucap Direktur BBM BPH Migas Djoko Is­wanto di kantornya, kemarin.

Menurutnya, di tengah situasi kritis BBM subsidi khu­susnya di Jakarta, pe­merintah harus berbuat se­suatu agar jangan sampai ja­tah­nya habis. Ini bisa ber­akibat semua rakyat Indone­sia tidak bisa memikmati BBM sub­sidi.

“Kita ingin mengatur. BBM subsidi itu untuk orang yang ber­hak, kalau BBM memang negara wajib menyediakannya dari Sa­bang sampai Merauke. Kalau ada BBM non subsidi disedia­kan, mobil mewah ya beli yang non subsidi. Se­dang­kan BBM subsi­dinya untuk mereka yang berhak yakni peng­guna sepeda motor, ken­daraan umum, taksi non eks­ekutif, itu mereka yang berhak,” jelas Djoko.

Menurut Djoko, menaikkan harga BBM subsidi memang pi­lihan yang sangat tepat. Agar tiap tahun rakyat Indo­nesia tidak di­pusingkan akan jatah atau kuota BBM subsidi yang terus jebol. Tapi kenai­kan ini ditolak DPR awal ta­hun ini. Akhirnya lara­ngan mo­bil mewah menggu­na­kan BBM subsidi jadi pilihan.

“Kalau saya berpikir, lebih baik mana kita menaikkan harga BBM subsidi karena kuota terus jebol, atau mobil mewah saja yang kita larang beli BBM sub­sidi. Kalau harga BBM naik yang terkena dampak banyak, kita semua yang miskin dan kaya, tu­kang ojek, so­pir taksi. Tapi ka­lau mobil mewah dilarang pake BBM subsidi, yang kena orang kaya saja dan bagi me­reka tidak masalah. Tetapi la­gi-lagi itu di­tentang DPR,” ke­luhnya. [Harian Rakyat Merdeka]