Perumnas Genjot Proyek 100.000 Unit Rumah

Program ini sekaligus mem­perkuat transformasi kedua bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dengan stakeholder lain. Peningkatan peran Perum­nas ini bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan backlog (ke­kurangan rumah) hunian yang setiap tahun naik.

“Dibutuhkan political will pe­merintah untuk meng­gerakan sektor perumahan buat masya­rakat kecil. Jika itu ada, Perum­nas bisa bangun rumah seharga Rp 70 juta dengan kuali­tas ba­gus,” um­bar Himawan di acara buka bersama dengan me­dia massa di Jakarta, Jumat (10/8).

Perumnas mengaku, mem­butuhkan suntikan dana dari pe­merintah guna memperkuat cash flow perusahaan untuk me­ng­akuisisi cadangan lahan dan kons­­truksi rumah. Perusahaan pe­­lat merah ini juga meng­ha­rap­kan, dukungan kebijakan pe­me­rintah yang menugaskan Pe­rum­nas sebagai lembaga pe­nye­diaan hunian bagi masyarakat.

“Saat ini kami hanya fokus ba­gaimana proses transformasi ke­dua Perumnas dapat maksi­mal dan dirasakan masyarakat luas. Kalaupun ada pergantian direksi, itu kewenangan peme­rin­tah se­bagai pemegang sa­ham,” ujar Himawan.

Bagi Himawan, pergantian di­reksi itu hal biasa. Namun, prog­ram Pe­rum­nas harus tetap ber­jalan se­bagai BUMN yang baru sehat ini. Dia mengharapkan, siapa­pun yang duduk di Perum­nas nanti harus mampu merea­li­sa­sikan program rumah secara tepat dengan harga terjangkau bagi masyarakat kecil.

“Kalau saya dipercaya lagi oleh pemerintah, kenapa tidak. Yang jelas Perumnas harus tetap eksis menjalankan program pe­rumah­an buat rakyat kecil,” katanya.

Pria berkacamata ini menga­ku, telah melakukan kerja sama de­ngan BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan perusa­ha­an trans­portasi swasta untuk pengem­bangan lahan di daerah.

“Kerja sama ini sangat penting untuk menambah lahan dan Insya Allah tahun ini bisa di­realisasikan untuk program perumahan,” ungkap Himawan.

 Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Muhidin M Said mengatakan, Perumnas di­anggap belum mampu me­nga­tasi ketersediaan rumah buat rakyat kecil. BUMN perumahan ini lebih memilih membangun hu­nian komersial.

“Belum ada prestasi baik buat Perumnas dalam pemenuhan ke­butuhan masyarakat berpeng­hasilan rendah (MBR). Aki­bat­nya, angka backlog rumah terus mengalami kenaikan setiap ta­hun,” kritik Muhidin.

Muhidin mengungkapkan, saat ini angka backlog hunian ada 13,6 juta unit rumah. Tiap tahun angka ini terus naik. “Ke depan perlu ada evaluasi ter­hadap ki­nerja Perumnas beserta stake­holder lainnya. Termasuk regu­lasi perumahan, supaya backlog bisa ditekan dan mas­yarakat mudah mendapatkan rumah la­yak huni,” pintanya.

Mengenai pergantian direksi Perumnas, Muhidin meng­ha­rap­kan, direksi baru nanti harus me­miliki integritas di bidang per­u­mahan yang mampu menjadi pe­laku utama penyedia peru­mahan dan permukiman bagi ke­butuhan Masyarakat Ber­peng­hasilan Ren­dah (MBR).

“Diharapkan visi dan misi Pe­rumnas dapat lebih diop­ti­mal­kan serta mampu mem­ba­ngun si­nergi dengan Pemerintah, BUMN dan instansi lain dalam pemenuhan rumah bagi wong cilik,” tandas­nya.  [Harian Rakyat Merdeka]