Terganjal Perda, Hunian Berimbang Sulit Direalisasikan Developer

Ketua Umum DPP REI) Setyo Maharso menga­ta­kan  aturan itu sangat sulit diterapkan selama belum ada Pera­turan Daerah (Perda) yang dibuat Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merea­lisasikan Per­men­pera hunian berimbang tersebut.

Di samping itu, Permenpera ini masih memiliki kekurangan, se­perti batasan harga rumah sejah­tera, menengah dan mewah se­banyak empat kali serta batasan jumlah rumah yang mesti di­bangun hunian berimbang.

“Jadi, saya ragukan aturan ini dapat  direalisasikan dengan ce­pat,” papar Setyo Maharso da­lam acara Sosialisasi Hunian Ber­imbang dan Evaluasi Kredit Pe­milikan Rumah Fasilitas Li­kui­ditas Pembiayaan Peru­mah­an (KPR FLPP) di Jakarta, Rabu (8/8).

REI menyarankan, aturan ini dibahas lagi dengan Pemda agar penerapannya bisa segera dila­ku­kan. “Sebagai pengembang atur­an itu cukup baik. Hanya saja per­lu disempurnakan supaya tidak ada yang dirugikan satu sama lain,” terangnya.

Deputi Pengembangan Ka­wasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Hazaddin Tende Sitepu mengatakan, pi­hak­nya tetap meminta pengem–bang menjalankan aturan hunian ber­imbang karena itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumah–an dan Kawasan Permukiman (UU PKP)  pasal 34-37.

”Kami harap Permenpera ini tetap dijalankan REI,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Ci­putra Development Tbk Tulus Santoso mengungkapkan, pe­ngembang kesulitan menerapkan konsep hunian berimbang di satu Kota/Kabupaten karena di daerah sudah memiliki tata ruang. Apa­bila hunian berim­bang dija­lan­kan, itu akan tum­pang tindih de­ngan tata ruang daerah.

”Kami tidak mungkin me­nyiapkan masterplan tersendiri dengan tata ruang yang sudah ada,” papar Tulus.

Dia menambahkan, penerapan hunian berimbang membutuh­kan keterkaitan dan koordinasi de­ngan kota-kota lain karena me­nyangkut infrastruktur, trans­portasi,dan fasilitas lainnya. De­ngan demikian, penerapan hu­nian berimbang harus dipi­kirkan se­cara luas, tidak hanya me­nga­tur komposisi rumah yang di­bangun.

”Jika tidak diatur secara luas, malah nanti akan tercipta ke­tidakteraturan wi­layah,” tegas Tulus.

Kesulitan lain, tambahnya, adalah ketersediaan lahan untuk bangun rumah sederhana. Jika­pun ada lahan yang tersedia, harganya secara ekonomis tidak bisa masuk untuk rumah se­derhana. Lagi pula, konsep ini justru berpotensi menimbulkan monopoli di saat pengembang besar bisa membangun seluruh proyek properti.  [Harian Rakyat Merdeka]