DPR Bakal Kaji Kenaikan Gaji Guru Rp 10,1 Triliun

Pasalnya, Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) dianggap nggak becus memberikan pembekalan karakter serta meningkatkan kua­litas guru. Gagalnya uji kom­pe­tensi guru (UKG) dengan meng­gunakan sistem online di Ban­dung, merupakan bukti pe­me­rintah tidak serius mening­kat­kan dunia pendidikan nasional.

Hal itu dikatakan anggota Ko­misi X DPR bidang Pen­di­dikan Raihan Iskandar yang ke­cewa atas gagalnya pelaksanaan uji kompentensi guru di Bandung.

“Uji kompetensi guru adalah salah satu syarat untuk me­naik­kan gaji dan tunjangan guru. Itu­lah yang  akan jadi per­tim­bang­an dan putusan DPR nanti. Ja­ngan sampai hanya memi­kirkan insen­tif lebih, tapi tidak efektif. Pem­bekalan karakter ser­ta kua­litas gu­ru lah yang harus men­jadi prio­ritas pemerintah,” tegas Raihan di Jakarta, kemarin.

DPR mengaku prihatin terha­dap gagalnya ujian kompentensi guru ini. Padahal, program ujian tersebut dinilai sangat penting un­tuk menyaring guru-guru yang berkualitas.

“Saya kira kenaikan gaji ini sa­ngat baik. Hanya saja harus di­dukung dengan sistem pen­di­dikan nasional yang ber­kua­litas. Salah satunya program kom­pe­tensi guru. Dengan kom­pe­tensi itu, maka dapat menelorkan guru dan anak didik yang ber­kua­litas bagi kemajuan bangsa dan ne­gara ke depan,” ujar Raihan.

Koordinator Divisi Moni­to­ring Pelayanan Publik Indonesia Cor­ruption Watch (ICW) Febri Hendi mengatakan, usulan ke­naikan ga­ji dan tunjangan guru dianggap tidak perlu. Sebab, masih di-co­ver biaya tunjangan profesi guru.

“Pemerintah harusnya mem­prioritaskan rehabilitas sekolah. Karena dana tersebut lebih pan­tas digunakan untuk rehabi­litasi se­kolah sebagai dasar dari pe­ning­katan kualitas pendi­di­kan, ke­tim­bang pengem­bangan in­sentif,” saran Febri.

ICW mengharapkan, kenaikan gaji dan tunjangan guru ini tidak dipaksakan sebelum adanya pem­benahan sistem pendidikan, antara lain lewat uji kompetensi guru. “Buat apa menaikkan gaji, kalau kualitasnya rendah. Se­baik­nya anggaran tersebut di­alihkan untuk membangun se­kolah yang rusak,” tegasnya.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mus­liar Kasim mengatakan, kenaik­an anggaran untuk gaji dan tun­ja­ngan guru tahun depan bukan di­karenakan ada program-prog­ram khusus.

Tetapi kenaikan ini lebih dise­babkan karena trend inflasi, per­tambahan jumlah guru dan mun­culnya promosi go­lo­ngan ke­pangkatan yang ber­pe­ngaruh pada gaji pokok dan tunjangan.

“Kami juga menghitung akan ada kenaikan jumlah guru PNS yang lumayan besar antara pe­riode 2012 hingga 2013. Tahun ini Kemendikbud mencatat jum­lah guru PNS sebanyak 1.713.379 orang. Dengan begitu, kenaikan DAU tersebut wajar,” ujar Musliar.

Kemendikbud menyimpulkan, anggaran gaji guru PNS pe­riode 2011 dipatok sebesar Rp 92,59 triliun dan pada periode 2012 naik menjadi Rp 102,05 triliun. Selanjutnya tahun depan Kemen­dikbud sudah meng­hitung jika anggaran gaji plus tunjangan guru PNS senilai Rp 112,15 triliun atau naik sebesar Rp 10,1 triliun.  [Harian Rakyat Merdeka]