Stiker Bensin Non Subsidi Diganti Voucher Pertamax Aja

Wakil Menteri ESDM Rudi Ru­biandini mengatakan, penem­pelan stiker penghematan BBM subsidi untuk kendaraan dinas, pertam­bangan dan perkebunan akan di­tempel dari dalam kaca mobil.

“Karena stiker dipasang di luar dari orange menjadi kuning terus menjadi putih. Sekarang idenya di­simpan di dalam. Ka­rena di da­lam ada perubahan spek, ma­ka­nya ada pemunduran perce­ta­kan,” kata Rudi, kemarin.

Namun, menurut dia, program pelaksanaan BBM ber­subsidi tetap berjalan. Apalagi tan­pa sti­ker pun kendaraan dinas mudah dikenali. Dia ber­harap, saat pe­laksanaan penghe­matan untuk kendaraan pertam­bangan dan perkebunan, tidak ada keterlam­batan pasokan stiker.

“Kan tanpa stiker juga bisa di­ke­nali dari nomor saja (ken­da­raan dinas), kelihatannya me­rah,” tutup Rudi.

Untuk diketahui, saat ini stiker pengaturan BBM baru tersa­lur­kan 71.000 lembar stiker dari target 200.000 lembar.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta pemerintah melakukan audit terhadap biaya pembuatan stiker pengaturan BBM subsidi karena cepat rusak dan luntur. “Ke depannya, stiker yang baru kualitasnya harus le­bih baik,” katanya

Namun, dia mengatakan, peng­hematan BBM subsidi dengan melarang penggunaan kendaraan dinas, BUMN dan BUMD de­ngan menggunakan stiker saja tidak akan efektif. Menurutnya, cara jitu mengurangi penggunaan BBM subsidi pada kendaraan di­nas atau pelat merah adalah de­ngan meng­ganti biaya cash pem­belian bensin ke voucer pertamax.

“Saat ini setiap kementerian dan BUMN mempunyai biaya un­tuk bensin. Nah, itu diganti saja pakai voucer sehingga mereka belinya pertamax,” usulnya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.  

Nanti, lanjut Dito, petugas stasiun pengi­sian bahan bakar umum (SPBU) hanya melayani pembelian ben­sin untuk kenda­raan pelat merah melalui vou­cher. Kebijakan itu, juga diba­rengi de­ngan dihapus­nya sistem peng­gantian. Untuk kuota­nya sendiri tidak perlu ditambah.

“Jumlah voucher disesuaikan dengan anggaran yang sudah di­tetapkan kementerian, supaya pegawai negerinya bisa meng­hemat. Apalagi sekarang ba­nyak mo­bil dinas yang digu­na­kan un­tuk kepentingan pri­badi,” tan­dasnya.    

Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menga­takan, kebijakan pemerintah mem­­batasi konsumsi BBM ber­sub­sidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali melalui stiker BBM tidak akan berdampak pada peng­hematan anggaran pemerintah.

Justru kebijakan itu dikha­wa­tirkan membengkakkan biaya ope­­rasional pemerintah daerah ka­rena pemda harus membeli per­ta­max yang harganya dua kali lebih mahal dibandingkan pre­mium bersubsidi dan membuat stiker pembatasan BBM.

“Program ini mungkin akan se­dikit mengurangi laju konsumsi premium, itu memang bisa. Te­tapi program itu tidak meng­hemat anggaran karena varia­belnya ter­gantung pergerakan harga per­tamax,” ujarnya.

Kuota Lebaran Bengkak

Menteri Keuangan Agus Mar­to­wardojo mengatakan, pe­me­rintah mewaspadai kegiatan mu­dik Lebaran karena akan men­jadi salah satu faktor pem­bengkakkan konsumsi BBM bersubsidi. Pa­salnya, permin­taan akan me­lon­jak tajam.

Kendati begitu, pemerintah ma­sih belum berencana menam­bah kuota BBM bersubsidi dan te­tap mengandalkan upaya pe­ngen­dalian. “Khususnya yang di per­kebunan, pertambangan atau­pun adanya perembesan,” ujar Agus.

Hingga bulan Juni, konsumsi masyarakat untuk BBM bersub­sidi telah mencapai 21 juta kilo­liter (KL) atau telah setengah dari total kuota sebesar 40 juta KL.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan penghematan ben­sin subsidi pada 2012 sebesar 568.000 KL yang terdiri dari ken­daraan pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN dan BUMD 135.000 KL, kendaraan perke­bunan dan pertambangan 425.000 KL dan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) 8.000 KL.

Sedangkan kuota BBM subsidi 2012 ditetapkan 40 juta KL, de­ngan prediksi konsumsi men­capai 44-47 juta KL. [Harian Rakyat Merdeka]