Menkeu Pusing Cari Biaya Tambahan Kuota Bensin

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik me­ngatakan, perkiraan konsumsi BBM subsidi mencapai 43-44 juta kiloliter (KL) alias lebih tinggi da­ri kuota yang ditetapkan pe­me­rin­tah dan DPR sebesar 40 juta KL.

“Konsumsi itu sudah termasuk dengan program penghematan,” kata Wacik di Jakarta, kemarin.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan serangkaian program penghematan untuk me­nekan konsumsi BBM bersub­sidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter. Namun, hasilnya belum ada yang memuaskan.

Menteri Keuangan Agus Mar­towardojo mengaku sedang pu­sing mencari tambahan biaya untuk menutup penambahan kuo­ta BBM subsidi yang dipre­dik­si jebol 2-4 juta KL dari target kuota.

“Kita punya ang­garan untuk 40 juta kiloliter. Tapi kalau lebih dari dari itu, kita akan mencari strategi baru untuk pem­bia­ya­annya,” ujar Agus.

Namun, dia terus koor­dinasi dengan Kementerian ESDM un­tuk mengetahui berapa banyak jumlah penambahannya karena akan disesuaikan dengan ke­mam­puan pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Rudi Ru­biandini mengatakan, peme­rintah sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta tambahan ku­ota BBM subsidi. Pembahasan penambahan kuota akan dilaku­kan pada masa sidang mendatang.

“Bapak Presiden ju­ga memin­ta, si­lakan diteruskan penga­ju­annya di DPR,” tandasnya.

Pengamat ekonomi Faisal Bas­ri menilai, langkah pemerin­tah yang mengajukan tambahan kuo­ta BBM bersubsidi ke DPR ti­dak bisa mengatasi lonjakan per­­min­taan BBM dalam negeri.

“Kalau harga barang-barang naik tapi harga minyak tidak naik, artinya harga relatif minyak tu­run. Itu membuat permintaan mi­nyak naik, kuotanya malah mau ditambah, subsidinya naik, pa­dahal minyak itu dibeli dari luar negeri,” kata Faisal.

Dia mengingatkan, Indonesia saat ini telah menjadi negara pengimpor BBM terbesar di du­nia. Dari Januari hingga Juni 2012, Indonesia mengalami de­fisit impor minyak sebesar 11 miliar dolar AS.

“Migas kita banyak impornya, Indonesia sudah jadi net importir, defisit 11 miliar dolar AS untuk mi­­nyak dalam 6 bulan pertama 2012 karena pemerintah tidak menaik­kan harga BBM,” jelasnya.

Seharusnya, pemerintah me­naikkan harga BBM bersub­sidi untuk mengurangi anggaran sub­sidi. Dengan kenaikan harga, itu bisa menekan ketergantungan impor minyak Indonesia.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya meng­ungkapkan, program pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan dinas di wilayah Jawa-Bali masih belum maksimal.

Dikatakan, berdasarkan hasil pemantauannya, masih ada ken­daraan dinas yang minum pre­mi­um. Dia berharap ke de­pan­nya ke­bijakan ini bisa mengu­rangi kon­sumsi premium bersubsidi.

Hanung mengatakan, kebija­kan itu akan menurunkan pe­makaian premium bersubsidi sebesar 300.000 kiloliter pada 2012. “Dengan hitungan program berjalan 150 hari di 2012, maka penghematannya mencapai 2.000 kiloliter per hari,” katanya.  [Harian Rakyat Merdeka]