Capek Urus Upah & Karyawan, Pengusaha Tolak Outsourcing

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung wacana peng­hapusan sistem tenaga kerja kontrak dan alih daya/outsourcing. Model pekerjaan seperti itu di­anggap tidak memberikan ke­sejahteraan dan kepastian ke­pada pe­kerja.

“Sistem itu memang ha­rus diubah, tidak memberi ke­pas­tian kepada pekerja maupun pe­ngu­saha. Capek juga tiap tahun atau tiap lima tahun harus ganti karya­wan. Selalu karyawan baru te­rus,” kata Ketua Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, kemarin.

Bos Gemala Group itu menga­ta­kan, outsourcing bisa dilaku­kan tetapi tidak se­mua pada ting­katan peker­ja­an. Sis­tem itu ha­nya ber­laku pa­da le­vel peker­jaan tertentu saja seperti clea­ning service, office boy, dan peker­jaan lain yang ti­dak ber­sen­tuhan lang­sung de­ngan produksi.

Menurutnya, untuk peker­jaan-pekerjaan yang bersentuhan lang­sung dengan produksi atau per­jalanan bisnis, maka harus dipe­kerjakan karyawan permanen.

“Yang terjadi sekarang adalah hampir semua level pekerjaan menggunakan sistem outsourcing. Bahkan kantor pemerintah ju­ga melakukan hal demikian. Ki­­ta dukung penghapusan sistem itu karena tidak memberi kepas­tian. Tiap tahun, kita selalu ribut masalah outsourcing dan upah. Capek deh,” ujar Sofjan.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Me­na­ker­trans) Muhaimin Iskandar me­minta para Kepala Daerah se­gera menginstruksikan Ke­pala Dinas Tenaga Kerja dan Trans­migrasi (Kadisnakertrans) untuk me­la­kukan verifikasi dan pen­da­taan ulang perusahaan-pe­rusa­haan penyedia tenaga kerja alih daya di daerahnya ma­­sing-ma­sing.

Muhaimin menuturkan, per­min­taan tersebut merupakan tin­dak lanjut dari diterbitkannya Pe­r­­aturan Bersama antara Ke­men­terian Tenaga Kerja dan Trans­migrasi (Kemenakertrans) ber­sama dengan Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri) ten­tang Optimalisasi Pengawasan Ke­tenagakerjaan di Pemerintah Pro­vinsi dan Pemerintah Kabupa­ten/kota belum lama ini.

Muhaimin mengatakan, pen­dataan ulang dan verifikasi peru­sahaan outsourcingdibu­tuh­kan dalam rangka penataan dan me­nertibkan perizinan peru­sahaan outsourcing di daerah. Pendataan dan verifikasi perizi­nan perusa­haan outsoursing, lan­jutnya, bisa dimanfaatkan un­tuk menda­patkan data valid dan memetakan jumlah perusahaan maupun pe­nyebaran tenaga kerja outsourcing di daerah.

Selain itu, kata politisi PKB ini, dalam praktik outsourcing, harus dipastikan para tenaga kerja men­dapatkan hak-hak nor­matif se­perti upah layak sesuai keten­tuan Upah Mini­mum Provinsi (UMP), tunja­ngan-tunjangan dan perlin­du­ngan asuransi tenaga kerja.

Sekjen Organisasi Pe­keja Se­luruh Indonesia (OPSI) Tim­boel Siregar mendesak pe­merintah agar mengambil sikap tegas de­ngan menghapuskan se­mua model kerja outsourcing.

“Pekerja outsourcing saat ini banyak yang di-PHK sepihak, gon­ta-ganti agen, jaminan sosial ju­ga tidak diberikan. Pemerintah kalau tidak bisa mengatasi ini, kami minta outsourcing dihapus­kan saja,” tegas Timboel.

Dia menuturkan, perusahaan yang menerapkan sistem kerja outsourcing seharusnya untuk jenis-jenis pekerjaan penunjang saja, bukan pekerjaan inti.

“Tapi nyatanya sekarang ini banyak pe­kerja outsourcing menger­jakan pekerjaan inti, tapi dengan upah yang cuma mini­mum meski su­dah satu tahun le­bih bekerja dan masih Per­jan­jian Kerja Wak­tu Tertentu (PKWT), tidak diang­kat-angkat jadi pe­kerja tetap,” cetus Tim­boel. [Harian Rakyat Merdeka]