DPR Minta Tim Penanggulangan Kemiskinan Dibubarkan Aja Deh

“Dengan waktu tersisa, target tingkat kemiskinan tahun ini yang sebesar 10,5-11,5 persen harus di­capai. Ini memang tugas berat dan kita harus bekerja ekstra un­tuk mencapai target tersebut,” ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemba­ngu­nan Nasional (PPN/Bappenas) Armida Alisjahbana di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, meski untuk men­capai target tersebut meru­pa­kan tugas berat, pemerintah akan be­rusaha merealisasikan program-program pengentasan kemiskin­an yang sudah ada. Sinergisitas prog­ram antar pusat dan daerah tetap dikedepankan untuk me­ne­kan angka kemiskinan.

Untuk itu, pihaknya akan meng­utamakan program jangka pen­dek dengan memberikan per­lin­dungan sosial seperti jaminan ke­sehatan masyarakat (jamkesmas) beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan beasiswa pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga stabilitas harga ba­han pokok guna mencegah me­ningkatnya beban hidup ma­sya­rakat. Pemerintah optimis ting­kat inflasi masih bisa terjaga di te­ngah kondisi perekonomian yang sampai saat ini terjaga baik.

“Sampai dengan data terakhir relatif terjaga. Sebentar lagi pua­sa dan Lebaran, harus dipastikan tetap stabil,” kata Armida.

Pemerintah berjanji fokus pa­da upaya-upaya pengentasan kemis­kinan pada wilayah In­donesia ti­mur. Kemudian ke Ja­wa karena jumlah penduduk mis­kin terbesar di Jawa tetap.

Menurut Armida, pertumbuh­an ekonomi tidak langsung ber­im­plikasi pada perlambatan pe­ngen­tasan kemiskinan, teta­pi pen­cip­taan kesempatan kerja.

Anggota Komisi IX DPR Poem­pida Hidayatulloh menya­yang­kan lambannya penurunan angka kemiskinan. Ia menilai, lam­ban­nya pengentasan kemiski­nan lan­taran pemerintah ku­rang serius menjalankan program yang ada.

Sebab itu, dia mendesak pe­merintah membubarkan Tim Na­sional Percepatan Pe­nang­gu­langan Kemiskinan (TNP2K). Pasalnya, pembentukan TNP2K tidak sesuai mandat Undang-Un­dang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Undang-Undang soal Pe­na­nganan Fakir Miskin ini telah me­ngamanatkan kepada menteri un­tuk menetapkan kriteria miskin sebagai dasar untuk melak­sa­na­kan penanganan fakir miskin di In­donesia. Praktiknya, menteri diminta berkoordinasi dengan TNP2K guna mendapatkan per­setujuan mengenai target bantu­an sosial untuk para fakir mis­kin tersebut,” jelas Poempida.

Selain itu, Politisi Partai Gol­kar ini mengatakan, data-data yang dimiliki TNP2K tidak ter­se­dia untuk publik dan tidak trans­paran. Ini yang menjadi per­soalan kegagalan implementasi jamkesmas selama ini.

Menurut Poempida, komisinya dalam hal ini berkepentingan un­tuk mendapatkan data tersebut sehubungan dengan perbaikan sistem jamkesmas dan persiapan implementasi Badan Penye­leng­gara Jaminan Sosial (BPJS).

“Untuk mengantisipasi keran­cuan data yang akan dipakai implementasi BPJS ke depan, perlu ada verifikasi data yang akurat dan mempunyai legi­ti­masi,” tandasnya.

Pengamat Ekonomi dari Ins­titute for Development of Eco­nomics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, penu­runan persentase penduduk mis­kin yang masih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi menun­jukkan program pengentasan ke­miskinan belum tepat sasaran.

“Persentase penurunan pendu­duk miskin 0,53 persen itu masih sangat kecil dibanding pertum­buhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5 persen,” kata Enny.

Persentase penduduk miskin seharusnya turun 0,8 persen tiap ekonomi tumbuh 1 persen untuk mencapai pembangunan eko­nomi yang optimal. “Artinya, se­­ha­rusnya persentase turun sam­pai 5,2 persen. Apalagi ang­garan pemerintah un­tuk kemis­kinan naik terus. Itu ber­arti prog­ram ke­miskinan pe­me­rintah ti­dak tepat sasaran,” kritiknya.

Selain itu, Enny mengatakan, data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) diragukan karena menggunakan komponen survei yang tidak realistis.

Dia menjelaskan, garis ke­mis­kinan Rp 267.408 untuk daerah perkotaan dan Rp 229.226 untuk daerah pedesaan tidak sesuai de­ngan biaya hidup masyarakat sehari-hari. “Padahal anggaran yang digelontorkan setiap ta­hun­nya meningkat cukup tajam,” sentil Enny. [Harian Rakyat Merdeka]