Penyatuan Zona Waktu Mulai Oktober Ini Terancam Batal

“Tanggapan dari Presiden be­lum. Batas waktunya adalah pertengahan sampai akhir Juli ini, kita mengharapkan ada arah­an (untuk sosialisasi),” kata Deputi Menteri Bidang In­fra­struktur dan Pengembangan Wilayah Kantor Menteri Koor­dinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto ditemui di Kantor Bappenas, kemarin.

Jika sampai akhir Juli ini ke­pastian tersebut belum diper­oleh, Lucky menyatakan, ke­mungkinan besar rencana pe­nyatuan zona waktu itu akan di­tunda, bahkan bisa batal. Se­bab, pihaknya membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan persiapan penyatuan zona wak­tu itu. “Tapi kalau itu belum ada, ya bisa tidak jadi atau mun­dur,” tegasnya.

Kendati begitu, Lucky me­mastikan awal penyatuan zona waktu harus dilakukan pada ha­ri Minggu. Pasalnya, akti­vitas masyarakat dan pasar ti­dak ter­lalu padat. Namun, dia be­lum bisa memastikan waktu awal dimulainya rencana tersebut.

Sebelumnya, Komite Per­ce­patan dan Perluasan Pemba­ngunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mengusulkan 28 Ok­tober 2012 dimulainya penya­tuan zona waktu tersebut.

Alasannya, karena ber­ba­re­ngan dengan hari bersejarah, yak­ni Hari Sumpah Pemuda. Ala­­san kedua, pada 28 Oktober 2012 tepat di hari Minggu dan dianggap memiliki beban lebih kecil dibandingkan hari-hari lain.

Namun, bekas Wakil Pre­siden Jusuf Kalla (JK) menilai, penya­tuan zona waktu akan membuat boros energi. Pa­sal­nya, energi yang digunakan untuk listrik dipastikan akan bertambah.

“Yang seharusnya pukul 04.00 dini hari lampu rumah masih gelap, tapi dengan ada­nya perubahan zona waktu energi yang dipakai akan ber­lebih,” ungkap JK.

Menurut Ketua Umum Pa­lang Merah Indonesia (PMI) ini, pemborosan energi bakal ter­jadi karena orang-orang yang be­kerja di kantor akan lebih awal pulang ke rumah, dan mulai beraktivitas di rumah dengan menyalakan lampu lebih awal.

Bekas Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai, ren­ca­na penyatuan zona waktu tidak mempunyai dasar baik. Peru­bahan itu akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

JK mengimbau agar setiap perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan harus terlebih dahulu diundang-un­dangkan. [Harian Rakyat Merdeka]