Menteri Djan Nggak Becus Atasi Backlog

Selain itu, program rumah mu­rah Swadaya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap be­lum bisa dijadikan solusi untuk menekan angka backlog. Data Ba­dan Pusat Statistik (BPS) 2012 menye­but­kan, angka backlog pe­ru­ma­han sebanyak 13,6 juta.

Ang­ka ini bertambah 800 ribu unit per ta­hun dan akan terus ber­­tam­bah apabila Kementerian Pe­rumahan Rakyat (Kemenpera) ti­dak segera mene­mukan solusi.

Ketua Housing Urban De­ve­lopment Institute (HUDI) Zulfi Syarif Koto mengatakan, pi­hak­nya belum melihat adanya penu­runan angka backlog rumah. Ia melihat, angka  backlog malah terus bertambah.

“Masalah lahan, birokrasi, ke­naikan harga rumah bersubsidi, menambah jumlah backlog se­makin tinggi dan tidak ter­ca­pai­nya target pemerintah dalam pe­menuhan hak MBR dalam mem­peroleh rumah yang layak se­ba­gaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,” kata Zulfi saat dihubungi Rakyat Merdeka di Jakarta, Rabu (6/6)

Menurut dia, Menpera mesti meningkatkan kemampuan daya beli MBR  melalui penambahan subsidi supa­ya bunga kredit, uang muka ru­mah menjadi ren­dah dan mem­permudah birokrasi.

“Diharapkan dengan sisa wak­tu yang tinggal dua tahun lagi, Menteri Djan mampu mem­ba­ngun sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pem­da), pengembang, perbankan bah­kan dengan pro­dusen barang bangunan untuk menggenjot backlog, khususnya untuk MBR melalui penamba­han subsidi,” tegas Zulfi Zulfi.

Dia juga mengkritik kinerja Menpera yang dinilai tidak sub­stantif dalam mendo­rong prog­ram perumahan. Misal­nya, mene­ken Memorandum of Un­der­stan­ding (MoU) sana-sini tan­pa ada realisasi yang jelas, ren­dahnya penyaluran FLPP serta ti­dak ter­bangunnya koordinasi yang baik antar stakeholder lainnya.

Pakar hukum properti Erwin Kallo meminta Menpera bisa le­bih terarah dalam mendorong program perumahan. Menu­rut­nya, masalah perumahan sebaik­nya diserahkan kepada Pemda.

“Bila itu diserahkan pada Pem­da, masalah backlog bisa cepat ter­atasi karena Pemda dinilai lebih paham dan mengerti kebutuhan wilayahnya sendiri mulai dari ran­cangan tata kota, saluran air, listrik dan lainnya,” ujar Erwin.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Mu­hidin M Said, backlog rumah ada­lah masalah berat yang harus ditanggung pemerintah. Dia menyarankan Menpera bisa  mem­­berikan subsidi rumah yang lebih besar supaya daya beli MBR bisa meningkat serta mam­pu meng­atasi masalah lahan de­ngan cepat dengan memperkuat ko­or­dinasi dengan Pemda.

“Intervensi pemerintah sangat diperlukan baik masalah lahan, subsidi kredit dan uang muka mu­rah, supaya daya beli rakyat ter­hadap rumah bisa mening­kat,” tegas Muhidin.

Politisi Golkar ini belum me­lihat adanya penurunan backlog yang dilakukan Menpera selama ini. “Memang Menpera gencar melakukan roadshow ke se­jum­lah daerah dalam rangka prog­ram perumahan. Tetapi belum satu pun yang sudah terealisasi. Nah waktu dua tahun ini diha­rapkan Djan bisa menemukan solusi te­pat untuk menekan ang­ka backlog,” cetusnya.

Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia meminta peme­rin­tah tidak menaikkan harga ru­mah bersubsidi, tetapi menam­bah sub­sidi dan mempermudah pro­ses subsidi rumah bagi MBR me­lalui FLPP. Namun dalam pelak­sana­annya, FLPP tidak me­nun­jukkan hasil yang meng­gem­birakan da­lam mengurangi backlog peru­mahan.

”Faktanya setiap tahun jumlah backlog bertambah lebih besar ketimbang realisasi pengadaan pembangunan perumahan. Ar­tinya, penyerapan subsidi tidak berjalan efektif,” katanya.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengata­kan, pihaknya akan berusaha me­ngen­dalikan harga rumah untuk para PNS, bu­ruh serta meng­op­timalkan penya­luran FLPP.

“Kami tengah mela­kukan so­sia­­lisasi kepada pihak bank penyalur terkait Peraturan Men­teri Pe­ru­mahan Rakyat (Per­menpera) yang me­ngatur FLPP agar ma­syarakat yang ingin beli rumah de­ngan harga terjangkau dan suku bunga rendah bisa me­ningkat,” jelas Sri Hartoyo. [Harian Rakyat Merdeka]