Rekam Jejak Anggota BRTI Pengaruhi Bisnis Operator

Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Ma­syarakat Informasi (LPPMI) Ka­milov Sagala menilai, anggota baru yang terpilih tersebut sarat de­ngan kepentingan politik. Yang di­kha­watirkan nantinya semakin mem­perumit kinerja mereka ke depan.

“Ju­­jur saja, kalau melihat back­ground dari keenam anggota BRTI yang baru, justru mereka hampir 90 persen sarat ke­pen­ting­an politik,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Senin (30/4).

Enam anggota BRTI yang baru direkrut, yaitu Didik Akhmadi, Riant Nugroho, M. Ridwan Efen­di, Sigit Puspito Wigati J, Nonot Harsono dan Fetty Fajriati Mif­tach.

“Mereka seharusnya dipilih dari kalangan praktisi atau pro­fessional saja. Beberapa anggota BRTI di­pilih dari pemerintah. Sikap in­de­­­pend­en BRTI belum bisa dite­gak­kan,” tambah Kami­lov. Apa­lagi, menurut dia, dua wajah lama dari anggota BRTI di­ragukan bisa melakukan per­ubah­an dari kinerja BRTI yang lama.

Buktinya, keanggotaan mereka terdahulu tidak bisa menyele­sai­kan berbagai masalah seputar te­le­k­omunikasi.”Terutama kasus se­dot pulsa, anggota BRTI yang lama ter­kesan lamban bahkan malah meng­hancurkan industri konten seiring terbitnya Surat Edar­an No. 77/2011,” kritik Kamilov.

Kenapa harus dimatikan se­mua? Sementara yang curang ha­nya segelintir content provider saja, ini tidak masuk akal. Yang mengherankan, kasusnya kenapa jadi berlarut-larut, selain industri terancam kolaps, masyarakat peng­guna juga dirugikan atas ter­hentinya konten yang ber­man­faat.

“Kesannya memang kurang tegas. Mereka sekarang ini harus benar-benar fokus apalagi masa­lah ke depan. Ada banyak per­soal­an yang harus diselesaikan an­g­gota BRTI yang baru,” cetusnya.

Pada BRTI periode 2009-2011, menurut Kamilov, lembaga ini gagal menyelesaikan persoalan re­gulasi mengenai QoS (quality of ser­vice) karena banyak pelanggan  yang kecewa dengan la­yanan ope­rator. Baik layanan data maupun suara. “Memang  mereka bukan ma­laikat yang langsung bisa me­nyelesaikan per­masalahan yang ada selama ini. Mi­nimal, kinerja bu­ruk di era s­e­belumnya bisa di­perbaiki. Jangan justru semakin menjadi tidak karuan,” harap be­kas anggota BRTI ini.

Menanggapi keluhan ini, Ang­g­ota Komisi I DPR Roy Suryo menambahkan, setidaknya ke­enam anggota baru BRTI te­r­se­but perlu diberi kesempatan me­la­­kukan pekerjaannya dengan le­bih baik. “Yang kemarin terjadi kasus pencurian pulsa, memang BRTI ikut andil. Mereka  le­ngah. Di masa mendatang, ki­ner­janya bisa diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Roy, Komisi I DPR mau memanggil para anggota BRTI yang baru guna ber­koor­dinasi untuk sigap langsung me­nangani masalah telekomunikasi yang terjadi selama ini.

Soal kriti­kan terhadap pemili­han anggota BRTI yang baru, Kepala Pusat Informasi dan Hu­mas Kemen­terian Kominfo, Ga­tot S Dewa Broto mengatakan, mes­ki sempat ter­tunda beberapa bulan akibat kasus pencurian pulsa, pergantian anggota baru BRTI ini akhirnya tetap dilak­sa­nakan karena masih ada anggota lama yang bisa me­lan­jutkan tong­kat estafetnya. [Harian  Rakyat Merdeka]