HKTI Pertanyakan Program Impor Pangan Pemerintah

Seperti diketahui, pemerintah men­canangkan program keta­hanan pangan dengan cara me­ning­katkan produktivitas komo­ditas dalam negeri.

“Kalau sudah tercapai (keta­ha­nan pangan) kita nggak akan im­por sebanyak 16 miliar dolar AS per tahun, itu ukurannya. Katanya be­ras kita cukup, kok kita impor te­rus menerus, ini kan menjadi tan­da tanya,” ujar Oesman saat Ulang Tahun HKTI ke-39 di Jakarta, kemarin.

Padahal di Sulawesi Selatan produksi beras mengalami sur­plus sekitar 2 jota ton per tahun. Kua­litasnya pun sangat bagus, tetapi dengan peraturan peme­rin­tah yang melarang untuk ekspor, tidak akan membantu petani di sana.

Oesman menyarankan perlu­nya dibentuk sistem untuk mem­benahi pertanian di Indonesia, yaitu dengan program 5 S yakni Stra­tegi, Struktur, Skill, Sistem, Speed, termasuk di dalamnya Tar­get. Selama lima tahun ke de­pan, pemerintah harus memi­liki targetn apa yang harus diberikan kepada petani di Indonesia.

Dia berharap itu dikembang­kan lagi untuk semua produksi lain­nya seperti beras. Pasalnya, ada wi­layah yang mampu mem­pro­duksi beras sampai 4-8 ton bah­kan ada yang mencapai 12 ton.

Di tempat yang sama, Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono mengatakan, ada perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Menurutnya, konsep ketahanan pangan adalah terse­dia­nya pangan dalam jum­lah, waktu, lokasi, harga yang te­pat. Tidak peduli dari mana asalnya apakah dari dalam negeri atau impor.

Sementara konsep kedaulatan pangan adalah kebutuhan pangan dalam negeri tersebut selain harus tersedia dalam jumlah, waktu, lokasi dan harga yang tepat, juga harus dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Menurut Sutrisno, konsep ke­daulatan pangan ini sangat penting karena selain Indonesia tidak ke­hilangan devisa untuk mengimpor pangan, juga men­ja­dikan Indonesia tidak tergantung kepada negara lain dan dapat meningkatkan kese­jah­teraan petani.

Saat ini impor produk pangan Indonesia sangat tinggi. Bahkan untuk komoditas beras sebe­nar­nya produksinya sudah men­cu­kupi tetapi tetap impor. [Harian Rakyat Merdeka]