Pemerintah Nggak Serius Urus Pangan

“Struktur APBNP 2012 disu­sun sangat tidak pro poor (pro masyarakat miskin), pe­nurunan anggaran subsidi be­nih dan pupuk menunjukkan pemerintah tidak pernah serius me­ngurusi pertanian dan pa­ngan,” kata anggota Komisi IV DPR Rofi’ Munawar.

Ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan diversifikasi energi menyebabkan subsidi ener­gi membengkak dan ber­dam­pak langsung kepada mi­nim­nya anggaran sektor per­ta­nian. Bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi alasan selama ini, akibat pemerintah tidak serius mengatur sektor energi dan fiskal.

 â€œAnggaran infrastruktur dan pertanian sangat minim di­alokasikan oleh pemerintah. Pa­dahal dua sektor tersebut yang menopang keberhasilan pen­capaian swasembada pa­ngan dan target 10 juta ton beras di 2014.” tegas Rofi’.’

Menurutnya, anggaran in­frastruktur dalam APBNP ha­nya dialokasikan Rp 168 tri­liun, atau naik Rp 16,9 triliun dari alokasi APBN senilai Rp 152 triliun. Lalu anggaran ban­tuan sosial senilai Rp 55 tri­liun atau naik Rp 4,6 triliun diban­ding alokasi APBN senilai Rp 47 triliun, sementara subsidi untuk petani justru turun.

Subsidi pupuk senilai Rp 17 triliun pada APBN dikoreksi turun menjadi Rp 14 triliun pada APBNP. Subsidi benih Rp 279 miliar pada APBN diko­reksi turun menjadi Rp 129 miliar pada APBNP. Penu­runan dilakukan pemerintah karena perubahan volume pe­nyaluran pupuk bersubsidi, hal ini berkaitan dengan ren­dahnya realisasi tahun lalu.

Ketua Fraksi Partai Kebang­kitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar menegaskan, pemba­ngu­nan infrastruktur dan pem­berdayaan desa harus berjalan ber­samaan demi terciptanya kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Menurutnya, infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri ini, terutama di tingkat perdesaan.

“Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus, bahkan masih banyak desa yang belum me­miliki infrastruktur, misalnya mini­mnya proses pem­ba­ngunan jalan, akses penye­diaan listrik, jembatan desa, irigasi desa, sarana air bersih, saluran air minum, pasar desa, sanitasi, dan titian perahu,” jelasnya.

Buruknya kondisi infra­struktur desa tersebut masih diperparah lagi dengan tidak adanya pemberdayaan masya­rakat desa sehingga pening­katan kesejahteraan masyara­kat berjalan lambat.

“Kalau melihat faktanya, mindset dan program peme­rintah perlu ditata dan ditinjau lagi sebab ada faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proyek infrastruktur desa dan pemberdayaan desa,” pa­parnya. [Harian Rakyat Merdeka]