Proyek 10 Ribu MW Lambat Menkeu Sindir Kinerja PLN

Menurut Agus, lambatnya pe­nyelesaian mega proyek itu mem­buat subsidi untuk listrik mem­beng­kak. Alasannya, dengan mo­lornya pembangkit listrik batu­bara itu, maka penggunaan BBM yang bia­yanya mahal tak bisa dikurangi.

Selain itu, saat ini PLN juga ma­sih menggunakan BBM seba­gai energi campuran. Padahal, de­ngan menggunakan gas atau ba­tubara saja dapat menghemat sub­sidi listrik dalam jumlah besar.

“Sekarang sudah ada 3 pem­bangkit tenaga listrik berbasis BBM yang sudah mendapatkan gas. Satu pembangkit saja itu bisa memberikan efisiensi sampai Rp 6 triliun setahun,” jelas bekas Di­rek­tur Utama Bank Mandiri itu.

Menurut Agus, dari ketiga pem­bangkit listrik itu saja sudah bisa menghemat subsidi Rp 18 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menilai PLN gagal melakukan efisensi kinerja ma­najemen dan terdapat inefi­sien­si bahan baku primer pem­bang­kit senilai Rp 27,8 triliun.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap kinerja PLN sepanjang 2010. BPK juga menyebutkan, PLN ti­dak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai de­ngan volume dan spesifikasi tek­nis yang dibutuhkan. Hal itu ter­jadi pada delapan unit pem­bang­kit yang berbasis dual firing, se­hingga harus dioperasikan de­ngan high speed diesel atau solar yang lebih mahal dari gas.

Hal itu mengakibatkan BUMN listrik tersebut kehilangan kesem­patan menghemat biaya bahan ba­kar sebesar Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp 19,6 triliun pada 2010.

Pasalnya, penggunaan bahan ba­kar high speed diesel pada pem­bangkit yang berbasis dual firing PLN mengakibatkan biaya pe­me­liharaan pembangkit lebih ting­gi dibanding bahan bakar gas (BBG).

Seperti diketahui, saat ini PLN menggunakan BBM non subsidi (harga industri) sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik­nya. Besaran subsidi untuk lis­trik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) mencapai Rp 65 triliun ditam­bah cadangan risiko energi Rp 23 triliun.

Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, se­ha­rusnya temuan BPK terse-but dija­di­kan peringatan buat jajaran direk­si PLN agar mening­katkan kiner­janya dan segera melaku­kan efi­si­en­si pengguna­an energi primer.

“Temuan itu harus menjadikan PLN lebih baik mengelola energi primernya. Karena itu, perlu ada strategi cepat dari PLN mela­kukan efisensi,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Untuk pasokan gas, Rilyadi juga minta pemerintah dan selu­ruh stakeholder memprioritaskan pa­sokan gas untuk PLN. Me­nu­rutnya, jika perusahaan listrik pe­lat merah itu bisa menghemat peng­­gunaan BBM untuk pem­bang­kitnya, tentu akan mengu­ra­ngi beban subsidi dalam APBN.

Direktur Utama PLN Nur Pa­mudji saat dikonfirmasi menga­takan, hasil audit BPK soal energi primer perseroan bukan kerugian negara. “BPK menghitungnya begini, seharusnya PLN bisa meng­­gunakan gas dibanding BBM un­tuk pembangkitnya ka­rena akan menghemat anggaran Rp 17,9 triliun,” kata Pamudji.

Namun, dia balik memperta­nya­kan gasnya dari mana. Sebab, PLN hingga kini masih kesulitan men­dapatkan pasokan gas.

Terkait molornya proyek pem­bangunan pembangkit 10.000 MW, Nur mengakui terjadi keter­lambatan penyelesaian. “Tapi kami menargetkan 2012 selesai,” tandasnya.

Untuk diketahui, laba bersih PLN selama 2011 turun Rp 2,9 tri­liun. Laba bersih PLN tu­run dari Rp 10,1 tri­liun di 2010 menjadi Rp 7,2 triliun di 2011. [Harian Rakyat Merdeka]