Menko Kesra Jamin Duit BLT Nggak Lari Kemana-mana

Menurut Menko Kesra Agung Laksono, seluruh kom­pen­sasi BBM tidak relevan lagi dilaksa­nakan lantaran kenaikan harga BBM subsidi tidak jadi. Namun, karena anggaran itu sudah ma­suk dalam APBN, maka dana tersebut akan direalokasikan un­tuk subsi­di BBM.

“Kom­pen­sasi itu akan direalo­ka­sikan untuk menutupi kebu­tuhan-kebutuhan dalam upaya pen­subsidian,” kata Agung di kan­tornya, Rabu (4/4).

Namun, Agung menjamin alo­kasi dana BLSM tersebut akan dibekukan hingga kemungkinan harga BBM dinaikkan. “Semen­tara program BLSM akan dibe­kukan dan dana tersebut tidak akan lari ke mana-mana sampai harga BBM jadi naik,” tegasnya.

Seperti diketahui, BLSM yang dianggarkan sebesar Rp 17,08 tri­liun akan diperuntuk­kan bagi 18,5 juta rumah tangga sasaran. Satu bantuan bernilai Rp 150 ribu per bu­lan, per ke­lu­arga yang diba­yar per tiga bu­lan melalui kantor pos.

Menurut Agung, akibat dari tidak adanya kenaikan harga BBM, setiap bulan pemerintah harus me­ngalokasikan anggaran tamba­han subsidi Rp 5 triilun untuk me­lakukan subsidi BBM. Namun, dari paket kompensasi yang tidak dilak­sanakan, yakni BLSM dan sub­sidi untuk angkutan kota/desa dan penambahan jumlah beras miskin (raskin), ada satu yang dite­ruskan yaitu, program bazar atau pasar murah.

“Keberadaan pasar murah di­pan­dang turut mendorong dan mem­bantu menekan kenaikan har­ga yang sudah telanjur naik. Ini sekaligus menekan pedagang un­tuk menurunkan harga ba­rang,” terangnya. 

Agung me­ngatakan, jika tidak ada kenaikan har­ga BBM, maka pemerintah bi­sa mengaju­kan kembali ran­ca­ngan APBN untuk menutupi ke­butuhan tam­bahan subsidi selama sem­bilan bulan.

Pengamat eko­­nomi Ahmad Erani Yustika setu­ju dengan hal tersebut. Menurut dia, hal ter­penting yang mesti dila­kukan pemerintah saat ini adalah men­jalankan apa yang telah dise­pa­kati di DPR.

Menurut Erani, pe­merintah bi­sa mengalihkan da­na BLSM ke sektor lain selain ke pensubsidian BBM. Namun, selama yang sub­sidi itu sudah dija­lankan, penga­lihan bisa dilakukan bila ada ke­lebihan dari ang­garan tersebut.

“Misalnya dari hasil peng­he­ma­tan belanja barang atau dari ke­pegawaian. Yang tidak bi­sa di­otak-atik adalah subsidi yang te­lah di­sepakati di DPR. Ka­lau me­ng­ubah itu, pemerintah ha­rus min­ta perse­tujuan DPR,” ujarnya.

Di samping itu, sudah seha­rus­nya pemerintah melakukan pem­benahan dalam politik fiskal yang lebih berpihak kepada ma­sya­ra­kat. Bukan untuk kepenti­ngan bi­ro­krasi, pembayaran utang dan fasilitasi korupsi. “APBN yang sehat ditunjukkan oleh kri­teria-kriteria tersebut,” cetusnya.

Erani berpendapat, politik fis­kal pemerintah saat ini makin men­jauh dari upaya untuk pem­bangunan dan kesejahteraan ma­syarakat karena lebih meng­ako­modasi belanja pemerintah yang makin meningkat setiap tahun.

Padahal, anggaran subsidi yang dianggarkan dalam APBN porsi­nya makin menurun dan ini me­nunjukkan subsidi memang ingin dihilangkan secara sistematis oleh pemerintah. Artinya, politik fiskal selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan ke­sejahteraan masyarakat. [Harian Rakyat Merdeka]