Menpera Ogah Ngurusin Kenaikan Uang Muka KPR

Ketua Umum Real Estate In­do­nesia (REI) Setyo Maharso me­ngatakan, rumah tipe di atas 70 meter persegi umumnya ber­harga di atas Rp 400 juta per unit. Ru­mah tipe itu cukup me­ng­ambil porsi besar di pasar pe­rumahan di Indonesia.

  “Untuk rumah dengan bangun­an 70 me­ter persegi itu di atas Rp 400 juta, memang tergan­tung tempatnya. Bahkan di tempat tertentu harganya sudah miliaran ru­pi­ah,” ujarnya, Jumat (16/3).

Berdasarkan komposisi pen­jua­lan rumah anggota REI yang per tahunnya kurang lebih men­capai 120.000 unit, umumnya sekitar 25 persen merupakan ru­mah kelas menengah. Semen­tara 65 persen rumah kelas me­ne­ngah bawah untuk masya­rakat ber­peng­hasilan rendah (MBR) dan sisanya 10 persen ada­lah rumah-rumah kelas atas.

Setyo mengaku selama ini pi­haknya dengan BI selalu melaku­kan komunikasi termasuk dalam pembahasan soal uang muka KPR. Disimpulkan aturan itu da­lam pelaksanaannya nantinya akan sangat tergantung bank pe­laksana dalam menilai kemam­puan nasabah.

“Yang namanya Loan to Value (LTV) itu sudah dari dulu 30 per­sen. Realisasi­n­ya di lapangan, sangat tergan­tung bank menilai konsumen. Kalau misalnya ada program seperti ulang tahun bank misalnya, uang mukanya hanya 10-20 persen,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam ke­nyataanya aturan ini memang sa­ngat tergantung pada kebijakan bank. Setyo menganggap aturan BI ini hanya mengingatkan per­bankan agar lebih berhati-hati dalam menyalur­kan KPR.

“Kenyataannya kalau bank melihat kemampuan nasa­bah, misalnya banyak beban cici­lan lainnya, uang mukanya tidak 30 persen tapi dinaikkan jadi 45 per­sen, buat penegasan saja dari BI ke perbankan. Jadi sebenar­nya tidak akan berpengaruh, karena akan dilihat dari kondisi nasabah yang dinilai oleh bank,” tan­das Setyo.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku tidak akan mempermasalahkan aturan ke­naikan uang muka KPR minimal 30 persen.

“Itu bukan untuk ma­syarakat berpenghasilan rendah. Menpera nggak ngurusin. Yang penting nggak ganggu program saya,” jelas Djan di kantor Menko Per­ekonomian Jakarta, Jumat (16/3).

Saat ini Djan memang tengah gencar menjalankan program ru­mah murah. Dia bertekad masya­rakat miskin dari mulai pedagang kaki lima hingga tukang cendol bisa kredit rumah.

BI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang pene­ra­pan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian KPR.

Kini bank hanya boleh mem­berikan kredit maksimal 70 per­sen dari harga rumah. Artinya, nasabah harus merogoh kocek le­bih besar untuk membayar down payment alias DP yang mencapai 30 persen.

Anggota Komisi V DPR Mu­hidin M Said menyatakan meng­apresiasi aturan tersebut. Sebab, dengan peraturan BI ini masya­rakat berpenghasilan ren­dah (MBR) bisa menikmati Fasilitas Li­kuiditas Perkreditan Peruma­han (FLPP) dari perbankan.

“Saya mendukung peraturan tersebut karena sangat mem­ban­tu masyarakat dalam menda­pat­kan KPR. Diharapkan nanti­nya akan membantu konsumen kelas ba­wah untuk memiliki rumah de­­ngan harga terjang­kau,” ujar­nya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/3).

Muhidin mengatakan, rakyat kecil tidak bisa dibebani uang mu­ka sebesar itu karena kemam­puan mereka terbatas. Maka dari itu, menurutnya, jangan lagi MBR dipersulit untuk memperoleh kredit perumahan. “Persyaratan yang rumit untuk masyarakat nantinya akan semakin memper­sulit mereka. Untuk itu perlu di­permudah persyaratan mempe­roleh kredit perumahan,” jelasnya.

Ketentuan DP pada KPR dan KKB diatur dalam Surat Edaran BI 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko bank. [Harian Rakyat Merdeka]