Menurut dia, biang keladi buÂruknya pertumbuhan ekoÂnomi disebabkan rendahnya daya serap anggaran KeÂmenÂterian dan LemÂbaga (K/L). RenÂdahnya daya serap ini baÂnyak disebabkan oleh peraÂturan perundang-undangan yang membuat para peÂngamÂbil keÂputusan harus segera memÂproÂses tender pembangunan.
“Yang terjadi saat ini adalah tender baru dilakukan pada perÂtengahan tahun,†ujarnya keÂpada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Kevakuman itu, kata MeÂkeng, menjadi penghambat perÂtumÂbuhan ekonomi. Ia menÂconÂtohÂkan, pemerintah menargetkan defisit pada 2010 sebesar 2,1 perÂsen, namun yang terserap hanya 0,6 perÂsen. Ini artinya, banyak angÂgaran pembangunan yang tiÂdak terserap oleh K/L.
“Ada perencanaan yang tiÂdak matang. Seharusnya deÂfisit berÂkorelasi dengan perÂtumÂbuhan ekoÂÂnomi. Saya jadi curiga, jaÂngan-jangan pertumÂbuhan ekoÂnomi yang dilaporÂkan BPS sebeÂnarnya tidak seÂgitu. Karena reaÂlisasi defiÂsitnya renÂdah, kok perÂtumÂÂbuhannya tercaÂpai,†ujarnya.
Faktor lain adalah buruknya infrastruktur. Saat ini fasilitas transportasi sangat buruk yang menyebabkan biaya ekoÂnomi tinggi. Oleh karena itu, dia berharap, ke depan perÂtumÂbuhan ekonomi harus releÂvan dengan kondisi di lapangan.
Saat ini, masyarakat belum meÂnikmati pertumbuhan ekoÂnomi yang diklaim oleh peÂmerintah.
Untuk meningkatkan perÂtumÂbuhan ekonomi, pemeÂrintah harus menyelesaikan masalah hambatan penyerapÂan anggaran K/L mulai dari perÂbaikan UU sampai peÂlakÂÂsaÂÂnaan tendernya.
Kepala Badan Kebijakan FisÂkal (BKF) Kementerian KeÂuangan Bambang BroÂjoÂneÂgoro mengakui kualitas perÂtumÂbuÂhan ekonomi InÂdonesia beÂlum meÂmuaskan sejak kriÂsis 1998, meski angka pengÂangÂguran dan keÂmiskinan menurun.
“Saat ini ekonomi didoÂmiÂnasi oleh konsumsi masyaÂraÂkat. Padahal, sebelumnya perÂtumÂbuhan ekonomi diÂdorong oleh investasi dan proÂduksi manufaktur,†katanya.
[rm]
