Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)
Pemerintah memastikan kondisi fiskal masih cukup kuat untuk menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang kembali menembus level 100 dolar AS per barel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, ruang fiskal masih tersedia karena perhitungan APBN telah memperhitungkan skenario harga minyak yang tinggi.
"Anggarannya masih cukup seperti yang kita hitung sebelumnya," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat, 11 September 2026.
Menurut Purbaya, pemerintah belum memiliki rencana untuk menambah kuota subsidi energi meski harga minyak global meningkat. Pemerintah masih akan mencermati perkembangan harga minyak sebelum menentukan kebijakan berikutnya.
"Belum (ada rencana menambah kuota subsidi). Kita harus pantau terus perkembangannya. Jangan sampai naik lebih tinggi lagi," kata Purbaya.
Ia menjelaskan, asumsi fiskal sebelumnya telah menggunakan patokan harga minyak sekitar 100 dolar AS per barel dengan target defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Dengan asumsi pada waktu itu kan 2,85 persen itu asumsi 100 dolar AS per barel. Walaupun diturunkan sedikit, kan rata-rata sekarang masih di bawah 90 Dolar AS kalau tidak salah harga minyak dunianya yang kita bayar untuk asumsi APBN," kata Purbaya.
Purbaya menilai kenaikan harga minyak saat ini belum menjadi alasan untuk mengkhawatirkan kondisi APBN secara berlebihan. Pemerintah, kata dia, memiliki pengalaman menghadapi periode harga minyak tinggi.
"Jadi jangan terlalu khawatir. Kita akan atur anggaran kita tetap berkesinambungan dengan defisit tetap ditekan di bawah 3 persen," kata Purbaya.
Ia menambahkan, posisi fiskal hingga saat ini masih relatif terkendali. Defisit APBN sampai Juli-Agustus tercatat belum mencapai 1 persen dari PDB.
"Sekarang saja defisitnya baru 0,91 persen. Juli-Agustus 0,95 lah, enggak naik banyak," kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya memastikan kenaikan harga minyak dunia belum akan langsung menggerus daya beli sebagian besar masyarakat. Hal itu lantaran pemerintah masih mempertahankan subsidi untuk BBM tertentu.
"Masyarakat umum daya belinya nggak terganggu. Yang umum yang pakai Pertalite masih disubsidi," tandas Purbaya.
