Berita

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia. (Foto: Istimewa)

Politik

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

LAPORAN: JAYADI SUPRIYADIN*
SENIN, 24 AGUSTUS 2026 | 16:40 WIB

  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama pemerintah daerah harus menelusuri sumber limbah pencemaran kali Bekasi, setelah air sungai dilaporkan menghitam, berbusa, dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, mengatakan, persoalan pencemaran ini sudah terjadi berulang kali dan dampaknya bukan hanya terhadap kualitas lingkungan dan ekosistem sungai.

"Tetapi juga terhadap kualitas air baku  untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat," ujar Shanty kepada wartawan, Senin 24 Agustus 2026.


Menurut Shanty, pencemaran yang terus berulang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menghasilkan limbah di sepanjang aliran Kali Bekasi maupun wilayah yang terhubung dengan sungai tersebut.

"Penelusuran perlu diperluas untuk memastikan seluruh sumber pencemar dapat diidentifikasi dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Legislator PDIP itu juga menilai penelusuran sumber pencemar perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak terfokus pada satu titik, serta memastikan sumber pencemaran secara pasti. 

"Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup pemerintah daerah terkait untuk mengusut tuntas sumber pencemaran Kali Bekasi,"katanya.

Shanty menambahkan, pencemaran sungai bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. 

"Kualitas air baku yang menurun dapat meningkatkan beban pengolahan air sekaligus berpotensi mengganggu keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air masyarakat," kata dia.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan, termasuk pengawasan rutin, pemeriksaan terhadap aktivitas yang menghasilkan limbah, serta penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kami mendorong KLH dan pemerintah daerah memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi," tandasnya.
*Kontributor Garut

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya