Berita

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia. (Foto: Istimewa)

Politik

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

LAPORAN: JAYADI SUPRIYADIN*
SENIN, 24 AGUSTUS 2026 | 16:40 WIB

  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama pemerintah daerah harus menelusuri sumber limbah pencemaran kali Bekasi, setelah air sungai dilaporkan menghitam, berbusa, dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, mengatakan, persoalan pencemaran ini sudah terjadi berulang kali dan dampaknya bukan hanya terhadap kualitas lingkungan dan ekosistem sungai.

"Tetapi juga terhadap kualitas air baku  untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat," ujar Shanty kepada wartawan, Senin 24 Agustus 2026.


Menurut Shanty, pencemaran yang terus berulang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menghasilkan limbah di sepanjang aliran Kali Bekasi maupun wilayah yang terhubung dengan sungai tersebut.

"Penelusuran perlu diperluas untuk memastikan seluruh sumber pencemar dapat diidentifikasi dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Legislator PDIP itu juga menilai penelusuran sumber pencemar perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak terfokus pada satu titik, serta memastikan sumber pencemaran secara pasti. 

"Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup pemerintah daerah terkait untuk mengusut tuntas sumber pencemaran Kali Bekasi,"katanya.

Shanty menambahkan, pencemaran sungai bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. 

"Kualitas air baku yang menurun dapat meningkatkan beban pengolahan air sekaligus berpotensi mengganggu keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air masyarakat," kata dia.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan, termasuk pengawasan rutin, pemeriksaan terhadap aktivitas yang menghasilkan limbah, serta penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kami mendorong KLH dan pemerintah daerah memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi," tandasnya.
*Kontributor Garut

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Pencarian Korban KMP Virgo Transport 8 Teradang Gelombang Tinggi Capai 2,5 Meter

Minggu, 13 September 2026 | 18:04

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Polisi Update Temuan Barang Diduga Milik Kapal Pengangkut 5 Jurnalis

Minggu, 13 September 2026 | 17:16

Prabowo Ungkap Transformasi Pangan Indonesia di Hadapan Pemimpin BRICS

Minggu, 13 September 2026 | 17:02

Aspekpir Puji Komitmen PTPN IV PalmCo Majukan Petani Mitra

Minggu, 13 September 2026 | 16:50

Prabowo Ajak BRICS Ubah Kerentanan Jadi Kekuatan untuk Pertumbuhan Global

Minggu, 13 September 2026 | 16:49

BNI Perkuat Ekosistem Industri Kecantikan Lewat BSF 2026

Minggu, 13 September 2026 | 16:46

Kerugian Bisnis Tak Otomatis jadi Tindak Pidana

Minggu, 13 September 2026 | 16:27

Dua Armada Pos Indonesia Ikut Tenggelam Bersama KMP Virgo

Minggu, 13 September 2026 | 16:21

Kapal Pertamina Bantu Selamatkan 16 Korban Virgo Transport 08 di Laut Jawa

Minggu, 13 September 2026 | 16:02

Selengkapnya