Presiden Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026. (Foto: Puspen TNI)
Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengapresiasi langkah konkret Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
Apresiasi tersebut disampaikan Chairman Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, menyusul instruksi Presiden Prabowo untuk menambah kekuatan pemadaman karhutla melalui pengerahan lebih dari 17 helikopter water bombing serta sekitar 1.500 prajurit TNI dari luar Kalimantan.
Menurut Andika, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi karhutla yang berpotensi meluas dan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan maupun masyarakat.
"Ini menunjukkan respons pemerintah yang cepat, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan di lapangan,” ujar Andika dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin 24 Agustus 2026.
Sebelumnya, Presiden Prabowo terbang ke Kalimantan untuk memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pagi ini, Sabtu 22 Agustus 2026.
Setelah dari Kalimantan, Presiden Prabowo rapat terbatas (ratas) mengevaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalimantan serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ratas digelar di kediaman pribadinya, Hambalang , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama sejumlah menteri, termasuk para petinggi TNI di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M Tonny Harjono.
Lembaga Pemantau Birokrasi dan Pelayanan Publik ini juga menilai penggunaan strategi pemadaman melalui udara dan darat merupakan langkah penting untuk mempercepat pengendalian titik api, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh personel dan kendaraan pemadam dari darat.
Berdasarkan informasi pemerintah, tambahan lebih dari 17 helikopter
water bombing diperintahkan untuk memperkuat armada yang sebelumnya telah berada di Kalimantan. Selain itu, sekitar 1.500 prajurit TNI atau tiga batalyon dari luar Kalimantan dikerahkan untuk membantu menangani titik-titik api yang masih tersebar.
“Karhutla tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan mobilisasi sumber daya yang cepat, koordinasi lintas lembaga, serta kehadiran personel yang memadai di lapangan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo ini patut diapresiasi,” kata Andika.
Andika juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman. Pemerintah perlu memastikan upaya pencegahan, pengawasan wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap dan pencemaran udara berjalan secara bersamaan.
“Pemadaman adalah langkah darurat, tetapi pencegahan dan penegakan hukum harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Jangan sampai setelah api padam, persoalan yang sama kembali terjadi pada musim berikutnya,” tegas Andika.
IBSW, lanjut Andika, mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan seluruh unsur terkait untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap titik api dapat segera ditangani dan potensi perluasan kebakaran dapat diminimalkan.
Pemerintah sendiri juga telah menekankan pentingnya penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat serta penguatan langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan, informasi yang jelas, serta akses terhadap layanan kesehatan apabila mengalami dampak asap karhutla,” ujar Andika.
IBSW berharap langkah cepat pemerintah tersebut dapat mempercepat pemadaman titik api di Kalimantan sekaligus menjadi momentum untuk membangun sistem penanganan karhutla yang semakin kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“IBSW mendukung setiap langkah pemerintah yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dari hulu hingga hilir,” pungkas Andika.
