tokoh pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak. (Foto: Istimewa)
Jelang peringatan 81 tahun kemerdekan Indonesia justru terjadi persoalan yang cukup ramai di kalangan masyarakat khususnya Masyarakat Papua.
Pasalnya 11 Kantor pemerintahan yang tersebar di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa. Pembakaran terjadi bersamaan dengan protes massa terhadap penyaluran dana desa.
Permasalahan bermula saat pemerintah kabupaten Puncak awalnya melakukan penyaluran dana desa tahap I pada Selasa, 11 Agustus 2026. Setelah penyaluran, massa menggeruduk dan membakar kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).
Kerusuhan di Kantor PMK Puncak juga menjadi pemicu aksi susulan di sejumlah titik. Massar mulai membakar fasilitas pemerintahan lainnya seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol hingga Kantor Dinas Sosial dan Kantor Keuangan.
Selain itu sejumlah kantor pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga turut terbakar.
Menanggapi persoalan tersebut, tokoh pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak. berpendapat bahwa pemerintah pusat tidak boleh sewenang-wenang menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi dari suatu daerah khususnya Tanah Papua.
“Yang menjadi titik utama dari kerusuhan ini adalah pengurangan dana desa yang dilakukan Pusat atas dasar efisiensi, ini tanah papua yang masih banyak sekali persoalan-persoalan dari mulai sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan belum lagi konflik yang berkepanjangan antara Negara dengan kelompok TPNPB,” ucap Natan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2026.
Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang itu juga menilai juga menilai pemerintah harus mencari solusi sehingga kebijakan efisiensi ini tidak berujung menjadi sebuah kerusuhan.
“Dengan kerusuhan yang terjadi di tanah papua yang disebabkan efisiensi, berarti pemerintah belum terfokus memperhatikan Papua sebagai wilayah yang perlu diakselerasi. Papua butuh akselerasi bukan efisiensi,” jelasnya.
“Sebagai anak muda, saya tidak bisa menggambarkan indonesia emas seperti apa di 2045 jika pemerintah tidak memiliki framework mengakselerasi Papua untuk lebih berkembang karena jika papua tidak di akselerasi maka indonesia emas mungkin hanya akan dinikmati pulau pulau di luar papua, dan kebijakan efisiensi ini sudah menutup langkah akselerasi Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Natan juga menegaskan bahwa momen menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia pemerintah seharusnya merefleksi apa saja peran penting dalam membangun tanah papua karena belakangan polemik dan konflik tak henti henti berlangsung.
“Saya menegaskan kembali untuk pemerintah pusat, jangan seenaknya dan tanpa pertimbangan dalam membangun papua di tengah isu konflik yang masih tinggi dan selalu memperhatikan berbagai pertimbangan dalam membuat kebijakan karena politik anggaran bukan sekedar hitung-hitungan di atas kertas, tapi ini adalah ikatan penting dalam tenun kebangsaan Indonesia,” pungkas Natan.
